Eramuslim.com – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa menanggapi pelaksanaa PPKM Darurat Jawa-Bali yang ditetapkan pemerintah sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.
Melansir dari Rmol, KAMI memberikan tanggapannya tersebut melalui keterangan tertulis yang menilai pemerintah tak serius dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini.
Menurut pihak KAMI se-Jawa, hal tersebut bisa dilihat dengan masuknya WNA Cina di Bandara Sultan Hasanuddin di tengah pembatasan kegiatan masyarakat Indonesia.
“Mobilisasi dan interaksi warga di dalam negeri ditekan sedemikian rupa, namun arus masuk masuk dari luar negeri dibebaskan, bahkan TKA Asing terutama China bebas masuk,” kata pihak KAMI se-Jawa, dikutip terkini.id, Selasa 6 Juli 2021.
Pihak KAMI se-Jawa menilai bahwa langkah yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangatlah keliru.
“Kebijakan Pemerintah Jokowi seperti ini sangat keblinger,” lanjutnya.
Tak hanya itu, pihak KAMI se-Jawa juga menilai penujukkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM merupakan langkah Jokowi yang juga keblinger.
Menurut pandangan KAMI, Luhut bukanlah pemimpin kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan dilindungi UU Otonomi Daerah. KAMI berpendapat bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota bukan bawahan Luhut.
“Karena itu, dia tak berhak memberi perintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanaka PPKM Darurat,” tegas KAMI.
Oleh karena itu, KAMI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan penunjukan Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.
“Luhut Binsar sangat tidak pantas menjadi Koordinator PPKM Wilayah Jawa Bali, untuk itu seharusnya dipecat,” tutup KAMI se-Jawa. [Gelora]
