Kalau Gak Mau Kasih Makan Rakyat, Tidak Usah Perpanjang PPKM Darurat!

Aspek Indonesia juga menyoroti kembali soal masih masuknya tenaga kerja asing di masa PPKM, khususnya asal China, yang selalu terjadi setiap kali adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

Di satu sisi, kata Mirah, rakyat sendiri dipersulit aktivitas dan mobilitasnya, bahkan diberikan sanksi denda atau penjara. Namun TKA asal China selalu mendapat perlakuan khusus untuk mudah masuk Indonesia. Bahkan kedatangan mereka selalu dibela oleh pejabat Pemerintah.

Untuk itu, Aspek Indonesia meminta Pemerintah lebih serius dalam melindungi hak kesehatan dan hak hidup layak seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan memberikan bantuan pangan untuk seluruh rakyat yang terdampak pandemi, khususnya rakyat menengah ke bawah dan orang lanjut usia.

Kemudian, memberikan subsidi upah bagi seluruh rakyat yang terdampak, seperti para korban PHK, pekerja yang dirumahkan, dan pekerja yang tidak dibayar upahnya.

Pun memberikan bantuan sosial dan modal untuk pedagang usaha kecil dan menengah yang terdampak. Membantu biaya pendidikan untuk anak-anak yang orang tuanya terdampak pandemi Covid-19.

Terakhir, memberikan subsidi biaya pemeriksaan kesehatan kepada pekerja untuk swab antigen dan tes PCR. Sebab banyak perusahaan yang meminta pekerjanya untuk melakukan swab antigen dan PCR secara mandiri atau biaya sendiri.

Persyaratan dari perusahaan ini tentunya akan semakin memberatkan para pekerja. Karena pekerja sudah dipotong upahnya namun masih harus menanggung biaya swab antigen atau PCR sendiri.

“Pandemi Covid 19 dan segala dampaknya memang sangat berat. Namun Pemerintah tetap berkewajiban untuk dapat melindungi seluruh rakyatnya agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mengalami kelaparan,” tutup Mirah Sumirat. (RMOL)