Eramuslim.com – Pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021.
Jangan perpanjang PPKM Darurat, jika Pemerintah tidak siap untuk memberikan bantuan pangan yang mencukupi kepada rakyat menengah bawah yang terdampak.
Demikian disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat, melalui keterangannya yang diterima Redaksi, Senin (19/7).
Mirah Sumirat mengatakan, PPKM Darurat yang sudah berjalan sejak 3 Juli 2021 itu telah berdampak pada menurunnya ekonomi rakyat secara drastis. Banyak perusahaan yang kesulitan dalam berusaha, yang berakibat pada terjadinya “tsunami” pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Kalaupun tidak melakukan PHK, banyak perusahaan yang harus merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya. Pada akhirnya, karena tidak lagi memiliki penghasilan, maka rakyat akan mengalami kemiskinan dan kelaparan.
Saat ini, lanjut Mirah, masyarakat yang semula berada di kelas menengah juga mulai terdampak karena ada yang di-PHK, minimal dipotong upahnya.
Bisa dibayangkan, jika kelas menengah saja sudah mulai kesulitan, bagaimana masyarakat di kelas bawah? Pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dan menyalurkan bantuan pangan jika ingin memperpanjang PPKM Darurat, tegas Mirah.
Selain itu, Aspek Indonesia juga menyoroti pelaksanaan PPKM Darurat yang dinilai tidak efektif. Terlebih lagi, di lapangan banyak terjadi sikap arogan petugas kepada rakyat dan pedagang kecil.
Seharusnya yang diantisipasi oleh petugas adalah mengatur agar tidak terjadi kerumunan, bukan malah menutup atau mengintimidasi pedagang yang sedang mencari rezeki.
