Kalangan Komisi I DPR menyatakan, anggaran untuk membeli pesawat tempur jenis Sukhoi dan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) harus tetap dibahas dan disetujui oleh DPR.
Pendapat tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen dan Dedy Djamaluddin Malik menanggapi pernyataan Menhan Juwono Sudarsono bahwa anggaran untuk Sukhoi tak perlu lagi mendapat persetujuan DPR.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Happy Bone menilai pernyataan Menhan itu mencerminkan arogansi dan perlu segera diklarifikasi. "Pernyataa Menhan itu set back ke masa lalu dan menempatkan DPR sebagai stempel bagi pemerintah, " tegas Happy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/2).
Menurutnya, DPR ingin TNI profesional dan memiliki Alutsista serta dukungan anggaran yang memadai. TNI AU untuk tahun 2007 idealnya memiliki anggaran Rp 24, 5 triliun, minimal memperoleh anggaran Rp 9 triliun.
Tapi saat ini DPR baru bisa terpenuhi Rp 3, 6 triliun atau baru sekitar 40 persen dari anggaran minimal dan 15 persen dari kebutuhan anggaran ideal.
"Kita mendukung upaya peningkatan anggaran untuk TNI, namun kita juga mengawasi penggunaan anggaran itu, " katanya.
Sementara itu anggota Komisi I dari F-PAN, Dedy Djamaluddin, mengatakan, mengevalusai kembali ide pembelian Sukhoi. "Apakah yang dibutuhkan saat ini adalah pesawat tempur atau pesawat angkut mengingat kebutuhan saat ini yang diwarnai banyaknya bencana alam. " (dina)
