Guna menyejahterakan kaum buruh, pemerintah harus berani menghadapi kelompok neokolonialis dan neoliberalis yang merongrong bangsa ini.
Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif mengaku ikut resah terhadap perkembangan bangsa ini karena masih dalam kungkungan asing. Pemerintah masih takut dengan tekanan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya untuk menyejahterakan buruh, sehingga sulit bagi buruh Indonesia untuk mencapai tingkat kesejahteraan sebagaimana buruh di luar negeri.
“Jadi, kami harap SBY—JK berani melawan tekanan AS, ” ujar Zaenal di depan aksi demo ribuan buruh di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (1/5).
Sementara itu Ketua Komisi IX DPR Tjiptaning menyatakan, aksi kaum buruh ke jalan setiap memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menangani masalah perburuhan di Indonesia.
Untuk itu agar buruh tidak terus turun ke jalan, ada tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah. Ketiga hal tersebut adalah peningkatan kesejahteraan buruh dengan menaikkan upah minimum, menyelesaikan persoalan buruh yang di-PHK yang tidak mendapatkan pesangon, dan ketiga penghapusan sistem outsourcing dan kontrak kerja.
“Jadi, pemerintah harus lebih serius menangani buruh. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus memperhatikan nasib buruh, membiarkan mereka sengsara merupakan pelanggaran HAM, ” katanya. (dina)
