Kalangan DPR menuntut dua hal kepada Menhub Hatta Radjasa yang saat ini sedang mengikuti kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke Cina. Pertama, segera pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan masalah tabrakan maut yang terjadi secara beruntun di Grobogan dan Kalibata.
Kedua, segera mengundurkan diri dari kabinet sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegagalannya memimpin Dephub.
Tuntutan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo, anggota Komisi V DPR Syarfi Hutauruk dan Wakil Ketua Komisi V DPR Sumaryoto kepada wartawan secara terpisah di Jakarta, Rabu (19/4).
‘’Saya dengar Hatta ikut kunjungan Wapres ke Cina, sebaiknya dia pulang untuk ngurusi masalah tabrakan kereta baik di Purwodadi maupun di Kalibata. Dia harus bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa rakyat yang tidak berdosa,’’ kata Tjahjo.
Dirinya, mendesak Hatta Radjasa segera mengundurkan diri dari kabinet karena telah gagal melaksanakan tugas selaku menteri perhubungan. Dengan terjadinya kecelakaan secara beruntun itu merupakan bukti konkret bahwa dia tidak mampu mengelola masalah perhubungan.
‘’Mungkin tangannya terlalu panas sehingga sebentar-sebentar terjadi kecelakaan yang mendatangkan korban. Dalam minggu ini saja terjadi tabrakan beruntun di Grobogan dan Kalibata, belum lagi kecelakaan lain seperti bus, pesawat udara, angkutan laut dan sebagainya. Saya pikir Hatta Radjasa telah gagal sehingga harus mengundurkan diri dari kabinet,’’ tegas Tjahjo.
Menurutnya, apapun usaha yang dilakukan Hatta untuk mengatasi kecelakaan, nyatanya selalu gagal sehingga membuat rakyat makin tidak percaya dan ketakutan menggunakan angkutan umum yang disediakan pemerintah. Karena tidak memberikan rasa aman dan kenyamanan.
Anggota Komisi V DPR Syarfi Hutauruk minta Hatta Radjasa segera pulang dan tak perlu mengikuti kunjungan Wapres sampai selesai. Bersama Dirjen Perkeretaapian dan direksi PT KA, Hatta harus mempertanggungjawabkan masalah tabrakan kereta di Grobogan dan Kalibata.
Sebagai pemimpin, Hatta jangan melempar tanggung jawab itu kepada orang kecil, bersama pejabat Dephub terkait dan direksi PT KA, Hatta Radjasa harus memulai budaya malu, yakni meniru budaya Jepang, segera mundur bila pekerjaannya gagal.
‘’Dengan terjadinya kecelakaan beruntun, maka Menhub, Dirjen Perkeretaapian dan jajaran manajemen kereta api harus diberi sanksi, yakni mundur. Mereka penanggung jawab teknis yang harus bertanggung jawab,’’ katanya.
Ia menambahkan, dulu sebelum dibentuk Dirjen Perkeretaapian sering terjadi tabrakan, lalu timbul pemikiran untuk membentuk sebuah dirjen yang khusus mengurusi masalah kereta api. Harapannya agar dirjen baru tersebut bisa membenahi manajemen dan operasional perkeretaapian di Indonesia.
Tetapi kita kecewa karena sesudah setahun dirjen tersebut dibentuk, ternyata kinerja perkeretaapian tidak bertambah baik, malah manajemen dan pelayanannya makin jelek. Tabrakan kereta api juga makin sering dan korban terus berjatuhan.
Di tempat terpisah Wakil Ketua Komisi V DPR Sumaryoto tetap pada keyakinannya, selama sistem transportasi nasional tidak dibenahi, tabrakan beruntun akan terus terjadi. Setelah kecelakaan maut di Grobogan, Purwodadi yang merenggut banyak korban, disusul kemarin di Kalibata dan akan terjadi lagi di tempat lain.
‘’Percayalah, kecelakaan yang menelan korban terus-menerus sebagai akibat tidak sehatnya industri transportasi nasional. Kita catat, kecelakaan tenggelamnya kapal yang menyebabkan 100 orang hilang, disusul tabrakan di Purwodadi, Kalibata. Ini akan terus berlanjut sebelum sistem transportasi nasional dibenahi,’’ paparnya.
‘’Berkali-kali saya ngomong, industri transportasi nasional mulai dari industri penerbangan, angkutan laut dan darat tidak sehat. Selama tidak sehat, maka industri angkutan kita akan jadi pembunuh utama rakyat lewat berbagai kecelakaan,’’ ujar Sumaryoto. (dina)
