Juru Bicara Hizbut Tharir Indonesia (HTI) M. Ismail Yusanto menilai, wacana penetapan asas tunggal Pancasila sebagai upaya untuk menghentikan perkembangan politik Islam.
"Ada kekhawatiran dan ketakutan terhadap perkembangan Islam sebagai politik di Indonesia. Itu yang mengilhami gagasan untuk mengerem politik Islam itu agar ke depannya politik sekuler tetap menguasai negara ini, "ujar dalam sebuah diskusi berjudul "Kembali ke Asas Tunggal, Untuk Apa" yang digelar Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK), di Hotel Sahid, Jakarta, Senin sore(24/9).
Ia juga menyatakan bahwa gonjang-ganjing mengenai asas tunggal Pancasila sebagai asas parpol tidak rasional dan tidak obyektif karena antara masalah yang muncul dan solusi yang ditawarkan tidak sesuai.
Asas tunggal muncul dalam pembahasan paket RUU partai politik, dikarenakan adanya anggapan bahwa asas yang lain akan menimbulkan masalah seperti munculnya golongan separatis dan dalam kasus asas Islam, akibat munculnya Perda Syariah.
Ismail membantah, tudingan Asas tunggal muncul dalam pembahasan paket RUU partai politik, dikarenakan adanya anggapan bahwa asas yang lain akan menimbulkan masalah seperti munculnya golongan separatis, dan dalam kasus asas Islam munculnya Perda Syariah disebabkan karena DPRD dikuasai parpol tertentu yang berasaskan Islam.
"Contohnya di Kabupaten Bulukumba, waktu Perda Syariah diberlakukan, bupatinya dari Golkar, jadi belum tentu demikian, "tandasnya.
Lebih lanjut, Ismail mengusulkan agar syariah dijadikan sebagai sistem operasional Pancasila. Dalam arti, Pancasila sebagai ‘set of values’ tidak punya sistem operasional, yang diterjemahkan sendiri oleh penguasa masa itu. Seperti pada masa Orde Lama ia ditarik ke komunis, Orde Baru ditarik ke kapitalisme, dan kemudian pada saat reformasi ditarik ke liberalisme. (novel)
