Eramuslim.com – Perekonomian Indonesia akan terus melambat dari buruk menjadi sangat buruk di tengah ketidakpercayaan pelaku bisnis terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla.
Begitu dikatakan politisi Partai Gerindra, Iwan Sumule dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (23/3).
Menurutnya, pelambatan yang terus memburuk ditandai volume ekspor yang terus merosot dan ambruknya konsumsi domestik.
“Ekonomi nasionalis adalah penghalang pertumbuhan. Kritik Presiden Joko Widodo di forum Konferensi Asia Afrika memang membuat senang kelompok nasionalis, tapi Indonesia tidak melakukan apa-apa untuk menarik invenstasi asing,” jelas dia.
Mantan aktivis 98 ini juga menilai, di era Presiden SBY, pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mencanangkan pertumbuhan 5,8 persen. Kini, proyeksi pertumbuhan ekonomi turun antara 5,2 sampai 5,3 persen, dan kemungkinan terus turun dalam beberapa bulan ke depan.
“Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia 4,7 persen pada kuartal pertama, terendah sejak 2009,” jelas Iwan.
Dijelaskan, harga komoditas rendah dan pelambatan Tiongkok mempengaruhi ekspor Indonesia. Mulai Mei 2015 turun 15,2 persen dari year on year, dan hampir dua kali lipat dibanding bulan sebelumnya. Namun masih ada surplus untuk bulan keenam, karena impor turun 21 persen, sama dengan penurunan 22,3 persen pada April.
“Tidak ada contoh lebih baik selain upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menarik investasi asing, tapi di sisi lain Departemen Tenaga Kerja membuat orang asing semakin sulit mendapatkan ijin kerja,” jelas Sumule.
Dia juga menyoroti langkah berani Joko Widodo menghapus subsidi BBM. Menurutnya, banyak pihak prihatin dengan cara kabinet Jokowi mengelola fluktuasi harga minyak dunia dan mendidik orang Indonesia memahami cara kerja pasar dunia.
Rejeki dari minyak, jelas Sumule, kemungkinan harus dialihkan. Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan defisit Rp 282 triliun, karena target peningkatan 30 persen dari pajak terlalu ambisius bagi sebuah negara yang rasio pajak terhadap PDB hanya 11 persen.(ts/rmol)
