Eramuslim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Statuta Universitas Indonesia (UI). Sehingga rektor di kampus tersebut bisa melakukan rangkap jabatan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Islam Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menduga ada kepentingan dari pemerintah agar UI bisa dikendalikan. Sehingga tidak lagi menjadi kritis.
“Kepentingannya tentu pemerintah ingin rektornya jinak, ingin pemimpin tertinggi di kampus UI tersebut tidak kritis pada pemerintah, dan agar rektornya bisa dipegang dan dikendalikan,” ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (20/7).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menilai kebijakan tersebut telah memperparah keadaan. Bahkan dia menduga ada kesepakatan antara Rektor UI Ari Kuncoro dengan pemerintah.
“Ini kebijakan yang memperparah keadaan. Ini mungkin ada persengkongkolan antara pemerintah dengan rektor UI,” katanya.
Ujang menuturkan seharusnya jabatan rektor tidak merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Pasalnya akan ada konflik kepentingan yang terjadi.
“Harapan untuk memperbaiki UI dan bangsa makin sulit. Karena pejabatanya suka-suka, dan aturannya pun dibuat suka-suka,” pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68/2013 menjadi PP Nomor 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).
