Eramuslim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusung dua isu yang menjadi prioritas yang harus diperhatian oleh AS dan ASEAN yakni terkait ekonomi digital dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).“Special ASEAN-US Summit ini merupakan kesempatan baik guna memperkokoh hubungan ASEAN-Amerika Serikat (AS) terutama di bidang ekonomi,” kata Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-ASEAN atau ASEAN-US Summit Reatreat I yang dilaksanakan di Interactive Gallery, Sunnylands Center & Gardens, California, AS, Senin (15/2/2016) sore atau Selasa WIB.
Pada sesi yang mengusung tema Promoting an Innovative, Entrepreneurial ASEAN Economic Community, Jokowi menekankan dua prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ASEAN dan AS yakni kerja sama UMKM serta teknologi dan ekonomi digital.
Menurutnya, kerja sama UMKM perlu diutamakan karena merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN.
“Sekitar 88,8 persen hingga 99,9 persen bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM, dan menyerap 51,7 persen sampai 97,2 persen tenaga kerja di ASEAN,” katanya.
Di Indonesia sendiri, menurut Presiden, UMKM yang memiliki daya tahan tinggi mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global.
Namun, lanjut Presiden, UMKM kerap menghadapi tantangan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, akses modal dan pendanaan alternatif, akses teknologi, akses pasar global, serta integrasi mata rantai regional dan global.
Untuk itu, Presiden Jokowi memandang perlunya kerja sama ASEAN-AS untuk memastikan adanya dukungan yang berkelanjutan bagi pengembangan dan ketahanan UMKM, khususnya dalam hal akses pasar dan alih pengetahuan dari perusahaan besar kepada UMKM.
Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa teknologi dan ekonomi digital adalah keniscayaan di era digitalisasi.
“Setiap pemerintah harus memastikan bahwa era ini membawa manfaat bagi rakyat, khususnya UMKM. UMKM harus mendapat akses terhadap teknologi dan ekonomi digital,” katanya.
Indonesia, menurut Presiden, memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai digital ekonomi terbesar pada 2020.
Oleh karena itu, Indonesia sangat mendukung kerja sama ASEAN-AS di bidang teknologi informatika, khususnya pemanfaatan ekonomi digital untuk umum.
“Saya percaya kerja sama ini dapat mempersempit gap (kesenjangan) pembangunan di antara negara ASEAN”, ucap Jokowi menutup penyampaian pendapatnya pada Reatreat I. [ts]
Lindungi Usaha Batik, Pemprov Jawa Tengah Tolak Seragam Baru PNS Hitam Putih Mirip Jokowi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan untuk tidak melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur soal seragam PNS secara nasional.
“Saya tidak akan melaksanakan Kemendagri tersebut dan tetap akan melanjutkan penggunaan seragam bagi PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang sudah berjalan saat ini. Untuk itu saya siap untuk “disekolahkan” oleh Kemendagri, karena kepala daerah yang menolak diancam akan disekolahkan,” tegas Ganjar Pranowo, usai menghadiri sarasehan dan syukuran Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Jateng dan HUT ke-70 PWI di Gedung Pers, Semarang, Selasa (9/2).
Menurut Ganjar, penolakan itu tersebut atas pertimbangan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Jateng, khususnya yang memproduksi kain batik dan lurik.
“Kalau ada seragam nasional untuk PNS, industri UMKM kain batik dan lurik di Jateng akan mati,” ujarnya.
Penolakan Ganjar bukan tanpa alasan. Sebab, saat ini, Pemprov Jateng mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) di Jateng untuk menggunakan seragam batik dan lurik setiap hari Rabu dan Kamis.
Bahan baku untuk seragam tersebut dibeli dari para pengrajin batik dan lurik di sejumlah daerah di Jateng. Kebijakan tersebut dinilai positif karena mampu menghidupkan industri UMKM di provinsi ini.
Ganjar mengungkapkan, dalam Permendagri tersebut diatur penggunakan jenis seragam yang terdiri dari baju Hansip, baju keki, baju batik dan baju hitam putih. Penggunaan baju batik hanya dilakukan sekali dalam satu minggu.
Namun yang menjadi keprihatinan Ganjar, bahan baku untuk seragam nasional PNS yang diatur dalam Kemendagri tersebut berasaldari produksi pabrikan, bukan hasil karya budaya lokal yang memiliki nilai historis dan nilai ekonomis bagi masyarakat di daerah.
Dia mengaku heran dengan kebijakan Kemdagri itu. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait dengan penolakan tersebut. Bahkan, Ganjar juga sudah melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya sudah melakukan komunikasi dengan Pak Tjahjo Kumolo. Beliau mengatakan akan mempelajari terlebih dulu, dan saya secara lisan juga sudah menyampaikan kepada Presiden,” tutur Ganjar.
Ganjar menegaskan, dirinya tidak menolak kebijakan tersebut. Pihaknya hanya mengingatkan saat ini ekonomi sedang sulit, termasuk industri UMKM batik dan lurik.
“Kalau pemerintah atau negara tidak memberi stimulus, tidak membantu mereka, dikhawatirkan industri kecil tersebut akan mati. Dalam kondisi seperti ini negara harus hadir untuk membantu mereka, bukannya justru mematikan usaha tersebut,” tegasnya.(ts/bs)
