Eramuslim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya bertekad untuk terus mempersempit ketimpangan penduduk di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan dana desa jadi alat untuk memperkecil ketimpangan tersebut.
“Proses pembangunan infrastruktur itu pengaruh sekali karena ada penyerapan tenaga kerja, itu pengaruh kepada income. Kedua, dana desa juga berpengaruh sekali karena dana yang beredar di daerah, kecamatan, desa bertambah daya beli bertambah sehingga (rasio gini) dari 0,402 turun menjadi 0,397,” jelas Jokowi di lokasi pembangunan PLTG di Idanoi, Kota Gunungsitoli, sekitar pukul 16.40 WIB, Jumat (19/8/2016).
Jokowi menyatakan, dirinya sudah menerima laporan kondisi rasio gini sejak dua hari lalu dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan rasio gini ini sesuai dengan tujuannya.
“Dari awal saya sampaikan problem kita kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan antar kawasan, juga antar individu. Kemudian masalah ketiga berkaitan dengan pengangguran. Semua negara menghadapi masalah seperti ini,” kata Jokowi.
Ke depan, Jokowi akan terus fokus memperkecil ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
Dalam laporan BPS hari ini, disampaikan tingkat ketimpangan yang tinggi tercermin dari gini ratio. “Tertinggi adalah Sulawesi Selatan mencapai 0,426, Daerah Istimewa Yogyakarta 0,420, Gorontalo 0,419, Jawa Barat 0,413, DKI Jakarta 0,411, Sulawesi Utara 0,402, dan Jawa Timur 0,402,” katanya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi perbaikan gini rasio. Paling tidak ada 6 aspek.
- Adanya kenaikan upah buruh harian dari Rp 46.180/hari pada Maret 2015 menjadi Rp 47.559/hari pada Maret 2016
- Adanya kenaikan upah buruh bangunan dari Rp 79.657/hari pada Maret 2015 menjadi Rp 81.481 /hari pada Maret 2016
- Adanya peningkatan jumlah pekerja bebas pertanian
- Adanya peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan kelompok penduduk 40% terbawah dari Rp 371.336/bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 423.969/bulan
- Adanya penguatan ekonomi kelas menengah bawah karena adanya pembangunan infrastruktur pemerintah. Ini menyerap banyak tenaga kerja.
- Ada juga pengembangan usaha di sektor manufaktur, jasa dan pariwisata. Ini merupakan dampak awal dari 12 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.(ts/dfd)
