eramuslim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai debat ketiga Pilpres 2024 tidak edukatif. Capres lebih banyak menyerang secara personal.
Pernyataan Jokowi tersebut jadi perdebatan publik. Jokowi disebut menerapkan standar ganda politik. Menurutnya, substansi visi tidak terlihat.
“Yang terlihat justru saling menyerang, saya kira kurang mengedukasi masyarakat,” kata Jokowi, kemarin.
Dia juga menyebutkan jika rasio hutang negara mengacu undang-undang. Undang-undang telah memperbolehkan rasio hutang bisa maksimal 60 persen. Jokowi membandingkan dengan produk domestik bruto (GDP) masih aman. Sebab di bawah 40 persen.
“Ingat di negara besar itu sudah 260 persen, ada yg 220 persen. Tetangga kita, tidak saya sebut negaranya ada yang (rasio hutangnya, Red) 120, ada yang 66 persen,” bebernya.
Pernyataan Jokowi tersebut dinilai berpihak kepada Prabowo. Apalagi sebelum debat, Jokowi juga mengundang Prabowo secara empat mata di Menteng, Jakarta, Jumat, 5 Januari malam.
Meski pertemuan itu disebut hanya makan malam, namun publik berspekulasi dan menilai Jokowi tidak netral dalam pilpres 2024.
Analis politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luhur Prianto, menyoroti pernyataan Jokowi tersebut. Menurutnya, bukan kapasitas presiden mengomentari teknis debat Pilpres. Presiden hanya perlu “meratakan lapangan permainan”, agar pemain bisa mengeksplorasi kemampuan terbaiknya.
“Perhatian Presiden seharusnya menjamin kontestasi Pilpres 2024 berjalan secara bebas dan adil untuk semua. Tanpa diskriminasi dan penggunaan sumberdaya kekuasaan,” tegas Luhur.
Secara etik, Jokowi di debat Pilpres 2019 juga menyerang penguasaan lahan negara yang dikuasai Prabowo. Sesuatu yang juga sangat personal.
“Peristiwa itu dimention ulang oleh capres Anies di momen debat ketiga ini,” ucapnya.
Luhur justru melihat bahwa secara keseluruhan, teknis debat lebih baik dari sebelumnya. Penyelenggara perlu mempertahankan model debat. KPU hanya perlu meninjau ulang pengaturan posisi pendukung agar lebih safety terhadap kontestan dan pengisi acara.
“Sayang sekali tidak semua capres memiliki basis data penunjang yang menunjang argumentasi. Setidaknya debat semalam memberi gambaran debat yang surplus data dan defisit gimmick,” katanya.
