Eramuslim.com – Jika ingin bersama memajukan Asia, Pemerintah Indonesia harus mengedepankan kerjasama publik ke publik, bukan malah menggandeng perusahaan swasta.
“Swasta tidak bisa mengambil alih peran negara, seperti redistribusi sumber daya agraria, keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional, karena alamiahnya mereka mencari laba,” tegas Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih (21/4).
Henry mengungkapkan itu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo dalam acara pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (World Economic Forum for East Asia) di Jakarta selama tiga hari (19-21 April). Dalam acara yang dihadiri tidak kurang dari 700 pengusaha dari 41 negara asing tersebut, Jokowi lagi-lagi mengundang asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia, dan bahkan Jokowi dengan tanpa ekspresi apa-apa menegaskan jika Investor Asing menemui hambatan dalam melakukan usahanya di Indonesia, dirinya siap ditelpo kapan saya.
Para CEO pimpinan perusahaan pertanian yang hadir antara lain Cargill, DuPont, Monsanto, Nestlé, Syngenta, dan lainnya.
Henry mengakui, Indonesia memang menjanjikan pasar yang sangat menjanjikan bagi perusahaan transnasional seperti Cargill, Syngenta, hingga Monsanto. Namun dia menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya membatasi investasi swasta di bidang pertanian.
“Inilah mengapa mereka sangat berhasrat berinvestasi di sini. Cargill contohnya, mereka sudah siap investasi US$ 1 milyar khusus untuk kakao,” kata Henry.
Sementara itu dana perbaikan untuk pupuk, irigasi dan benih untuk tahun 2015 hanya” berkisar sebesar Rp 15 trilyun-atau US$1,2 miliar.
“Bagaimana kita bisa berdaulat pangan jika investasi dari APBN hampir sama dengan investasi perusahaan untuk kakao? Ini menggarisbawahi kekalahan negara dari swasta di pertanian,” ungkapnya. Henry juga menandaskan, jika petani mengalami perampasan tanah oleh swasta, apakah petani juga bisa langsung telpon Jokowi untuk mengadu? (rz)
