eramuslim.com – Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, blak-blakan mengakui tidak mengikuti pilihan Partainya pada Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.
Hal itu diungkapkan JK, akronim namanya, saat hadir di kanal YouTube Renald Kasali baru-baru ini.
Awalnya, JK bercerita keinginan Partai Golkar menjadikan Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto menjadi Calon Presiden (Capres).
Hal tersebut juga dapat dilihat dari beberapa baliho berukuran besar yang sempat terpasang di beberapa daerah. Sebelum penentuan Capres-cawapres memasuki tahap final.
“Golkar memang pertama menginginkan Ketua Golkar menjadi Calon Presiden (Capres). Kemudian turun menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres),” ujar JK dikutip fajar.co.id (18/12/2023).
Oleh karena tidak berhasil baik sebagai Capres maupun Cawapres, kata JK, maka Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo-Gibran.
“Tapi kemudian juga tidak berhasil, maka tentu Golkar mencari koalisi, di sini pilihannya ke Prabowo-Gibran,” JK menuturkan.
Diakuinya, saat Golkar merubah haluan dan bergabung dengan Prabowo-Gibran, dirinya tidak ikut karena merasa ada sosok lain yang dia dukung.
Menurutnya juga, Golkar merupakan sebuah Partai besar yang bisa mengusung Capres sendiri tanpa harus bergantung pada Partai lain.
“Tapi saya sendiri tidak ikut. Karena bagi saya Golkar lebih harusnya mandiri dan lebih kuat,” ucapnya.
“Kenyataannya secara organisasi tetap Golkar partai nomor dua di Indonesia, tapi peranan intinya tidak sebesar itu,” sambung JK.
Mengatakan tidak ikut Golkar untuk mendukung Prabowo-Gibran, JK juga mengungkap dirinya yang tidak mendukung Ganjar Pranowo meskipun pernah bertemu
“Pak Ganjar mengatakan, kita berbeda pilihan, tapi saya bilang tentu punya pilihan pribadi untuk calon yang akan datang,” tukasnya.
Meskipun, dituturkan JK, cara memenangkan sosok yang dia dukung itu tidak bisa dilakukan secara terbuka.
“Cara untuk memenangkan seseorang itu tentu saya tidak bisa terlalu terbuka. Karena saya ketua PMI. Harus netral,” tandasnya.
Selain itu, JK juga tercatat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI). Untuk itu dia tidak bisa secara terang-terangan mengemukakan dukungannya.
Walaupun demikian, tidak sedikit yang mengatakan, pilihan dukungan JK jatuh kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
“Dewan Masjid (juga), saya instruksikan organisasi untuk netral. Tapi secara pribadi masing-masing boleh lah,” imbuhnya.
Menyinggung soal Masjid yang pernah dijadikan sebagai tempat kampanye pada beberapa peristiwa jelang pemilu sebelumnya, JK meminta agar hal tersebut tidak lagi terulang.
“Masjid memang baik dalam pendirian kita, itu adalah sarana ibadah. Sehingga jangan nanti itu menjadi tempat kampanye. Supaya jangan jemaah masjid itu pecah,” katanya.
“Kalau mau diskusi mengenai kampanye, jangan di dalam masjid, kalau boleh begitu. Itu sesuai undang-undang. Tempat ibadah, pendidikan, tidak boleh ditempati kampanye.,” kunci JK. (sumber: fajar)
