Eramuslim.com – Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang menelan biaya hingga 5,5 miliar dolar AS membuat kabinet terpecah.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan belum mengeluarkan sejumlah izin pembangunan kereta cepat, namun Menteri BUMN Rini Soemarno langsung memberikan lampu hijau kepada China Railway Engineering Corporation untuk menggarap proyek yang diproyeksikan selesai 2018 mendatang. Bahkan, Groundbreaking sendiri dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui ada kesalahan persepsi antar menteri terkait pengambilan keputusan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. JK beralasan, kesalahan persepsi dalam mengambil kebijakan lantaran menteri-menteri terkait terlalu berhati-hati dalam pembangunan kereta cepat.
“Soal kereta cepat, sebenarnya itu sama saja menjalankan tugas masing-masing. yang dibutuhkan koordinasi lebih baik. Memang ada percepatan tapi di lain pihak, (kementerian) perhubungan juga ingin tetap menjaga prosedur sesuai dengan aturan. Soal izin, macam-macam,” ujar JK dikantornya, Jumat (29/1/2016).
“Karena ini juga akibat dari kehati-hatian yang terjadi dewasa ini untuk jangan satu pihak keluar dari prosedur,” sambung JK.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengakui, kesalahan prosedural terjadi ketika Mantan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino ditetapkam menjadi tersangka atas pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II pada tahun 2010.
“Contohnya yang terjadi sekarang, Lino jadi perkara karena prosedur. Ya kan? Prosedur yang dilewati. Jadi, para menteri itu berusaha menjaga betul aturan itu berjalan. Sehingga nampaknya terjadi perbedaan. Pada dasarnya perbedaan itu karena tugas,” jelas JK.
“Masing-masing memang berbeda tapi saling tidak mau keliru soal tugas-tugas itu. Itu yang terjadi sebenarnya tapi sudah dikumpulkan selalu dalam rapat terbatas agar semua harus saling konsultasi,” tutup JK.(ts/rn)
