Eramuslim.com – Upaya sistematis pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan pihak-pihak dan institusi negara yang dikenal korup terus berlangsung hingga sekarang. Para mafia, pejabat korup, dan kelompok-kelompok yang diuntungkan dari korupsi beramai-ramai ingin melemahkan KPK atau bahkan jika perlu KPK dibubarkan. Sebab itu, sejak beberapa hari lalu muncul wacana di tengah masyarakat jika Panglima TNI sebaiknya merangkap jabatan menjadi Ketua KPK, agar tidak ada lagi upaya-upaya pelemahan terhadap kerja pemberantasan korupsi di negeri ini.
Menanggapi hal tersebut Panglima TNI Jenderal Moeldoko hanya tersenyum. Mantan Pangdam Siliwangi ini mengatakan jika sebagai Panglima TNI, pihaknya tidak akan ikut campur terlalu banyak dalam urusan hukum dan politik yang sedang memanas akhir-akhir ini. “TNI tidak mau melibatkan diri, dalam hal yang itu masih tidak dalam domain dan tugas pokok TNI. Kalau masih dalam konteks hukum dan politik, biarlah prosesnya berjalan,” kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap (18/2).
“Tapi kalau sudah mengganggu stabilitas, kita akan lihat medium intensitasnya, apakah TNI harus turun,” katanya menambahkan.
Ketika ditanya kondisi apa yang nanti bisa membuat TNI harus turun tangan, Moeldoko mengatakan ada sejumlah referensi yang dijadikannya rujukan mengenai hal tersebut. Dirinya juga mengaku bahwa TNI sama sekali tidak berdiam diri, namun juga aktif memantau kondisi dan suhu politik nasional yang ada saat ini, sehingga pihaknya juga bisa ikut menganalisa segala kemungkinan yang timbul di kemudian hari.
“Kita punya ukuran dan indikator, apakah kondisinya di tensi hijau, kuning, atau kapan TNI akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan,” pungkasnya.
Bagi TNI, lanjut Moeldoko, keamanan negara dan stabilitas politik, adalah segalanya. “TNI baru akan turun jika negara dan masyarakat sudah terancam, oleh siapapun,” tegasnya. Nah, jika Panglima TNI akhirnya juga merangkap sebagai Ketua KPK, apakah Polisi misalnya, masih berani untuk mengusiknya? (rz)
