eramuslim.com – Kritikus Faizal Assegaf menyoroti polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kemungkinan manuver politik dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
“Untuk apa keputusan MK dibela rakyat dan mahasiswa,” ujar Faizal dalam keterangannya di aplikasi X @faizalassegaf (28/8/2024).
Menurut Faizal, tidak ada gunanya mendukung putusan MK jika pada akhirnya calon yang diusung sebagai gubernur adalah sosok yang dianggap sebagai “boneka titipan Istana.”
“Bila ujungnya yang diusung sebagai Cagub DKI Jakarta adalah boneka titipan Istana?,” cetusnya.
Lebih lanjut, Faizal menyatakan bahwa Anies Baswedan dan gerakan perubahan yang mendukungnya kini semakin fokus memperhatikan langkah politik Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
“Anies dan arus aspirasi gerakan perubahan makin fokus amati lakon Mega dan Jokowi,” tandasnya.
Faizal juga menambahkan bahwa jika PDIP akhirnya memutuskan untuk mengusung Pramono Anung sebagai calon gubernur, maka menurutnya, ini akan melengkapi “drama politik Mulyono,” sebuah kiasan yang merujuk pada skenario politik yang dikendalikan Jokowi.
“Kalau PDIP manuver usung Pramono, maka sempurna drama politik Mulyono,” kuncinya.
Sebelumnya, rencana pengumuman Anies Baswedan dan Rano Karno oleh PDIP sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024 mendadak batal.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama setelah Anies Baswedan terlihat melakukan berbagai langkah yang dianggap sebagai upaya mendekati partai berlogo banteng tersebut.
Anies Baswedan mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta dengan mengenakan batik merah—warna yang identik dengan PDIP.
Anies juga sempat meminta restu dari ibunya, sebuah momen yang menunjukkan betapa seriusnya dia dalam upayanya untuk mendapatkan dukungan PDIP.
Anies juga terlihat berfoto bersama Rano Karno, seorang politisi sekaligus aktor yang dikenal luas, yang juga merupakan kader PDIP.
Foto tersebut sempat menimbulkan spekulasi kuat bahwa keduanya akan diusung oleh PDIP dalam kontestasi politik di Jakarta.
Namun, pada akhirnya, rencana pengumuman yang dijadwalkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, batal dilakukan.
(Sumber: Fajar)
