Panglima mengatakan sedianya pemberian kenaikan pangkat luar biasa itu dilaksanakan di Kampung Kimbeli atau Kampung Banti yang marupakan lokasi penyanderaan. Namun rencana itu dibatalkan lantaran akses jalan ke dua kampung itu dalam kondisi rusak berat lantaran digali menggunakan alat berat oleh pihak KKB-TPN OPM beberapa waktu lalu.
Panglima TNI menegaskan selama ratusan warga sipil diisolasi di Kimbeli, Banti dan area longsoran dekat Kali Kabur, warga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari KKB-TPN OPM.
“Para sandera juga terintimidasi, bahkan 12 wanita dilaporkan mengalami kekerasan seksual,” ujar orsng nomor satu di jajaran TNI itu.
Tidak itu saja, sebagian warga sipil mengaku dijarah dan dirampas harta bendanya.
Berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, jumlah uang yang dirampas mencapai Rp107,5 juta, emas hasil dulangan yang dijarah sebanyak 254,4 gram, dan sebanyak 200-an telefon genggam disita oleh KKB.
Jenderal Gatot menegaskan tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan terus berlangsung sehingga negara melalui aparat TNI dan Polri harus hadir untuk menyelamatkan masyarakat sipil.
“Urgensinya, karena penyanderaan sudah dilakukan sejak tanggal 1 November dan semakin hari kesehatan para sandera semakin menurun, kelaparan karena persediaan logistik mereka sudah mulai habis sehingga harus segera diambil tindakan tegas,” jelas Panglima TNI.
Tindakan tegas itu harus segera dilakukan mengingat berbagai upaya pendekatan telah dilakukan oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar bersama para tokoh tapi tidak juga meluluhkan hati para anggota kelompok separatis bersenjata itu.
“Pak Kapolda sudah menggunakan berbagai macam cara untuk negosiasi, baik melalui tokoh gereja, tokoh masyarakat, Pemda dan semua upaya dilakukan,” jelas Gatot.(kl/ts)
