eramuslim.com – Peneliti dan Guru Besar Politik Indonesia Syaiful Mujani, memberikan reaksi atas pernyataan Presiden Jokowi soal anaknya yang maju jadi bakal Cawapres Prabowo Subianto.
Saiful menyoroti pernyataan Jokowi yang menyebut, yang bakal menjadi pemilih itu merupakan rakyat, bukan elite Indonesia.
“Dinasti itu terjadi ketika misalnya ada anak mencari kekuasaan,” ujar Saiful dalam cuitannya (24/10/2023).
Direktur SMRC itu membeberkan soal anak mencari kekuasaan, seperti wakil presiden lewat bapaknya yang sedang berkuasa (Presiden).
“Atau bapaknya yang berkuasa menyuruh dan mengupayakan agar anaknya berkuasa,” Saiful menuturkan.
Tambahnya, pada posisi itu bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan demi sebuah keluarga.
“Di situ bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan keluarga,” tukasnya.
Dikatakan Saiful, alat negara seperti Polisi, Tentara, Birokrasi, dan berbagai sumberdaya punya publik lainnya bisa dimobilisasi.
“Bisa dimobilisasi oleh bapaknya karena kekuasaannya itu demi sukses anak yang sedang mengejar kekuasaan lewat pemilihan umum itu,” tandasnya.
Lebih lanjut kata dia, bisa juga seorang ayah yang berkuasa memberikan tekanan kepada elite-elite Partai agar memberikan jalur khusus kepada anaknya.
“Bisa juga bapaknya yang sedang berkuasa itu menekan elite-elite partai yang punya kasus hukum agar mencalonkan anaknya menjadi calon wakil presiden misalnya,” imbuhnya.
“Bukannya kasus hukum itu diproses melainkan dihentikan atau ditunda asal sang anak dicalonkan oleh partainya,” sambung dia.
Dari seluruh yang disebutkan Saiful, dia mengatakan itu merupakan contoh dinasti politik dan bahayanya.
“Bisa abuse of power. begitu kira-kira bagaimana politik dinasti terjadi lewat pemilihan umum,” bebernya.
Lanjutnya, dari politik dinasti juga bisa terjadi yang sedang berkuasa, seperti presiden, mempengaruhi lembaga hukum (judikatif) seperti MK.
“Misalnya untuk mengutak-atik undang-undang agar anak yang mau ikut bersaing dalam pemilu memenuhi syarat,” sebutnya.
Dia melihat, akan ada pengaruh Presiden pada MK lewat hakim jika memiliki hubungan kerabat atau keluarga.
“Bila itu terjadi maka politik dinasti dapat menciptakan abuse of power yang sangat serius. kalau ada bukti hukum yang kuat tentang intervensi itu presiden bisa dijatuhkan,” kuncinya. (sumber: fajar)
