Sesaat setelah pengumuman resmi Kabinet Indonesia Bersatu ke-2, sontak para menteri terpilih ditanyai media tentang program 100 hari. Mulailah para menteri tersebut berkoar menjanjikan program mereka. Janji-janji para menteri ini penting karena terkait dengan hajat hidup orang banyak dan layak ditagih jika tak dapat ditunaikan. Bukan hanya konsekuensi dipecat dari kabinet, tapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat.
Berikut ini merupakan lima dari tiga puluh empat menteri terpilih yang memaparkan janjinya.
Muhaimin Janjikan Iklim Kondusif untuk TKI
Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu ke-2 menjanjikan iklim kondusif untuk tenaga kerja Indonesia, utamanya bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Hal ini disampaikan sesaat setelah namanya diumumkan secara resmi oleh Presiden SBY lusa lalu sebagai Menakertrans.
Selain itu, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin juga menjanjikan empat hal sebagai berikut.
- Melaksanakan secara komprehensif seluruh sistem dan fasilitas pelayanan bagi TKI sekaligus menguatkan diplomasi dan terjadi perlindungan yang baik, pemberian hak yang sewajarnya dan kewajiban yang ada bagi TKI di luar negeri.
- Membuktikan bahwa dalam 100 hari akan terbangun satu sinergi antara komponen-komponen yang ada di departemen tenaga kerja untuk melahirkan iklim yang kondusif bagi kesejahteraan dan kualitas kerja bahkan produktivitas yang kompetitif bagi TKI
- Program transmigrasi akan menjadi penopang utama bagi ketahanan kekuatan sumber daya manusia Indonesia
- Link and match antara sistem pendidikan nasional kita dengan lembaga penyalur TKI
Cak Imin juga meluncurkan visi departemen yang dipimpinnya, yaitu menciptakan TKI yang berkualitas, produktif, kompetitif menuju kesejahteraan.
Dalam mengatasi permasalahan TKI di luar negeri, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja sejak pemberangkatan, penempatan, sampai pemenuhan hak-hak TKI yang akan dikaji secara komprehensif. Kemudian, ia juga menjanjikan
iklim kerja yang kondusif, kerja sama yang baik, antara dunia usaha, pemilik usaha dengan para pekerja. Departemennya sebagai perwakilan pemerintah akan memfasilitasi, memberi jalan yang mudah, murah, meriah, dan cepat.
Helmy Turba selama 50 hari, Patrialis Siapkan Renstra
Di sisi lain, Helmy Faisal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, menjanjikan akan turun ke daerah-daerah dalam 50 hari pertama masa kerjanya. Ia juga akan mengentaskan permasalahan kawasan dan SDM daerah-daerah perbatasan. Infrastruktur daerah tertinggal dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat setempat akan menjadi fokus kerja Helmy dalam 100 hari pertamanya. Untuk itu, ia akan melakukan koordinasi yang pro-aktif dengan kementerian yang terkait, seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.
Lain halnya dengan Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM ini sudah menyiapkan rencana strategis untuk 100 hari pertamanya. Renstra tersebut mencakup program aksi yang disertai tenggat waktu sehingga program yang digulirkannya dapat berjalan dengan baik. Ia juga berupaya menuntaskan persoalan pemberantasan korupsi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kejaksaaan agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menhan Bicara Anggaran, Menkes Melanjutkan Program Prorakyat
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berjanji akan mengelola anggaran pertahanan seefisien mungkin agar benar-benar mendukung sistem pertahanan nasional secara maksimal.
Anggaran pertahanan yang ada harus dibagikan ke seluruh satuan kerja di Departemen Pertahanan dan Mabes TNI serta Mabes TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Untuk pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, Purnomo mengatakan, pihaknya mengintensifkan pengawasan termasuk bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP serangkaian audit yang dilakukan.
Selain itu, Purnomo juga berjanji untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit dan kenaikan anggaran bagi pertahanan.
Di lain pihak, Endang Rahayu Sedyaningsih yang terpilih sebagai Menteri Kesehatan menjanjikan akan melanjutkan program-program pro rakyat yang dianggap baik, sedangkan program yang belum berjalan akan diperbaiki.
Menteri Kesehatan sebelumnya, Siti Fadilah Supari, menitipkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada Endang. Selain itu, Endang diminta melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah dirintis sebelumnya, seperti Desa Siaga, Kemitraan Bidan dan Dukun, serta Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) untuk menurunkan kematian ibu. Endang juga mendapat PR untuk menyiapkan vaksin H5N1 dan H1N1 serta bahan baku obatnya.
Beban Endang sebagai Menteri Kesehatan juga ditambah dengan amanat untuk menjalin hubungan luar negeri Departemen Kesehatan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Namun hingga saat ini, nama Endang masih kontroversi setelah mantan menteri kesehatan Siti Fadilah memberikan pernyataan bahwa memang benar Endang termasuk yang diblack list Depkes karena disinyalir akan membawa specimen virus flu burung ke luar negeri. Padahal, hal itu tergolong sangat terlarang, terutama dari sudut pertahanan dan intelijen. (Ind/Ant/RRI)
