Jangan Sampai Karena Bela Cina, Jokowi Gusur Pangkalan TNI-AU Halim Demi Proyek Kereta Cepat

jokowi-bengong
Jangan sampai Paduka Yang Mulia Jokowi, Presiden/Panglima Tertinggi TNI/Polri ini menggusur pangkalan TNI-AU Halim demi membela Cina dalam proyek Kereta Cepat yang tidak dibutuhkan bangsa ini

Eramuslim.com – Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang akan menggusur komplek strategis Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma harus dipertimbangkan ulang oleh pemerintah. Sebab di dalam Lanud Halim Perdana Kusuma terdapat fasilitas pangkalan aju squadron tempur TNI AU, Squadron Angkut Berat serta Squadron Angkut VVIP termasuk Pesawat Kepresidenan.

“Ini merupakan obyek vital dalam sistem pertahanan wilayah ibu Kota Republik Indonesia,” kata anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangan Selasa malam (26/1).

TB Hasanuddin mengingatkan, squadron tempur dan juga squadron angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistem pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD , TNI AL maupun komponen2 pertahanan lainnya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat markas Komando Pertahanan Udara Nasional dan  posko vital Popunas  yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI, termasuk perumahan prajurit yang sewaktu waktu dapat digerakan secara cepat  .

“Sangat disesalkan kalau kemudian daerah atau obyek vital yang sangat strategis ini digusur,” ungkap TB Hasanuddin.

Menurut TB Hasanuddin, penyerahan lahan TNI AU oleh Kemterian Pertahanan seluas 49 hektar untuk kepentingan stasiun kereta api  juga terlalu berlebih. Sebab lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya 8 hektar saja, sedangkan yang 41 hektar akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel dan mall.

TB juga menegaskan bahwa pangkalan udara dan kompleks militer strategis seperti itu sesungguhnya juga membutuhkan “security  belt ” bila terjadi sesuatu ketika dalam keadaan darurat . Penggunaan 41 hektar untuk hotel dan mall di dekat pangkalan tempur sangat riskan, baik untuk keamanan alutsista maupun keselamatan publik .

“Saran saya, dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebaiknya mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 hektar, dari 8 hektar yang dibutuhkan, yang ada di daerah Cipinang Melayu yang juga aset TNI AU dan tak perlu menggusur obyek vital nasional. Baik kereta cepat aaupun obyek vital nasional TNI AU, juga sama sama hadir demi kepentingan bangsa dan negara,” demikian TB Hasanuddin.(ts/rmol)