Laporan Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa ada ancaman keselamatan Presiden dan Wakil Presiden disinyalir sebagai upaya mempengaruhi publik bahwa lembaga intelijen itu terlihat bekerja serius. Padahal sebenarnya BIN ingin meminta tambahan anggaran operasional. Demikian hal itu disampaikan anggota Komisi I dari F-PBR Ade Nasution kepada pers, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (29/12).
Ia menilai, isu ancaman terhadap Presiden dan Wapres itu, seolah-olah datang dari para bandar judi dan koruptor yang saat ini keberadaannya terusik dengan gencarnya perang terhadap mereka.
Padahal, dibalik pernyataan BIN itu, sebenarya lembaga ini ingin meminta tambahan anggaran kepada Negara. Seperti diketahui, anggaran operasional untuk BIN saat ini sekitar Rp 900 miliar.
Tapi sayang, kinerjanya sulit dilaporkan, dan hasil capaiannya sulit untuk dibuka kepada masyarakat. " Salah satu kegagalan BIN adalah belum bisa membongkar kasus Munir," papar dia.
Menurutnya, kekuatan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebanyak satu brigade (tiga batalyon) sudah cukup kuat untuk melindungi keselamatan Presiden dan Wapres. "Mereka sudah cukup kuat untuk melindungi keselamatan dan kehormatan SBY dan JK dan keluarganya. Apakah itu bukan suatu pemborosan jika pengamanan itu ditingkatkan?," tegas Ade mengingatkan. (dina)
