“Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu,” ungkap Neta.
Tak hanya di Tapanuli Utara, Neta menyebut di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di pilkada 2018.
“Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik,” jelasnya.
Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini.
Ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaus partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah polsek dan polres.
IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar. Namun masih saja banyak oknum-oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018.
“Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada paslon tertentu,” katanya. (jpnn)
