Eramuslim – Kapolri Jenderal Tito Karnavian perlu kembali menegaskan sikap netralitas Polri saat pilkada 2018. Sebab, beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan.
“Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Minggu (24/6).
IPW mencatat, 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres setempat.
Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tak mampu menjaga netralitas kepolisian di pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi, kata Neta, ada oknum anggota DPR ikut-ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut.
Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal, warga berharap pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu.
