Eramuslim – Panwaslu perlu mencermati netralitas Polri dalam proses Pilkada 2018. Sebab di beberapa daerah sudah muncul keluhan terhadap ketidaknetralan pejabat kepolisian dalam Pilkada 2018, terutama di Maluku, ada seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen aktif berkampanye untuk salah satu pasangan calon kepala daerah.
Ind Police Watch (IPW) khawatir, ketidaknetralan pejabat Polri ini akan memicu konflik besar di Maluku, mengingat daerah itu sangat rawan konflik.
“Apalagi keluhan ketidaknetralan pejabat Polri ini disampaikan pula oleh jenderal senior TNI ke IPW agar aksi pejabat Polri berpangkat Brigjen itu bisa dihentikan agar tidak muncul kekacauan besar di Maluku,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, di Jakarta, Rabu (20/6).
Sikap Polri dalam Pilkada 2018 ini seperti mendua. Di satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan pilkada aman dan damai. Di sisi lain terjadi pembiaran terhadap ketidaknetralan pejabat tinggi Polri dalam Pilkada.
“Apa yang terjadi di Maluku itu adalah pembiaran dari Polri. Hal ini sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan terjadi konflik besar di daerah itu. Kekhawatiran ini juga dirasakan jajaran TNI, terutama di Maluku,” ujar Neta.
