Anggota Komisi I DPR Permadi menegaskan, Presiden SBY harus berani mengibarkan bendera perang melawan Australia dan mengusir dubesnya serta warga negara Australia yang ada di Indonesia.
Hal itu disampaikan anggota FPDIP terkait tindakan polisi New South Wales (NSW) dalam insiden yang menimpa Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.
“Ini peringatan sekaligus warning dari DPR kepada PM Australia John Howard agar tidak melecehkan kita. Kalau Howard datang ke Indonesia apa mau ditangkap Satpol PP-nya Sutiyoso, apalagi kalau sampai kapal nelayan kita dibakar di Australia, ” ujar Permadi kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/5).
Sementara itu, Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saefuddin menyatakan, Australia telah melakukan pelecehan terhadap kedaulatan RI. Karena itu, pemerintah RI tidak boleh lembek dalam hal ini.
"Pemerintah harus bersikap tegas manarik Dubes RI di Australia untuk menjelaskan hal tersebut dan mengirimkan nota protes kepada pemerintah Australia, ” katanya.
Menanggapi ulah Australia, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba’asyir mengecam dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan dengan Australia.
"Bagaimanapun, (Gubernur DKI Jakarta) Sutiyoso adalah pejabat Indonesia. Tidak ada kata lain, kita harus putus hubungan dengan Australia, " tegasnya.
Premanisme polisi Australia itu terjadi, katanya, karena pemerintah Indonesia selama ini bersikap terlalu lemah menghadapi Australia dan Amerika Serikat (AS).
"Padahal, mereka itu akan terus merongrong dan menghancurkan Indonesia. Jangan takut ekonomi kita akan lemah kalau memutus hubungan dengan AS dan antek-anteknya, " sambung dia. (dina)
