Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsuddin meminta TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara, tidak saling tuding atas insiden RMS saat kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Ambon pada 29 Juni lalu.
Menurutnya, ketiga institusi tersebut perlu melakukan instrospeksi agar kasus serupa tidak terulang kembali.
"Tidak perlu saling salah menyalahkan baik TNI, Kepolisian RI maupun BIN dan juga pihak-pihak lain, karena itu tidak ada gunanya, " ujarnya usai Deklarasi bersama Ormas Islam, di Sekretariat PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (2/7).
Lebih lanjut Din menegaskan, pemerintah harus bertindak tegas terhadap segala bentuk separatisme yang bisa mengganggu dan menggoyangkan sendi-sendi NKRI, dan dalam insiden yang disebut-sebut sebagai kecolongan ini semua pihak harus dapat mempertanggungjawabkannya.
"Saya menilai pemerintah belum maksimal, dan terkesan setengah hati dalam memberantas benih-benih separatisme yang ada dalam masyarakat kita, " tandasnya.
Ia menambahkan, Muhammadiyah sebagai gerakan masyarakat yang lahir sebelum Republik ini ada, dan merasa sudah berjuang menegakkan kemerdekaan sangat terganggu, jika ada upaya-upaya dari pihak manapapun yang mencoba akan menggoyahkan kedaulatan negara.
Karenanya, Din mendesak, berdasarkan hukum pemerintah dapat melakukan langkah-langkah konkrit terhadap kelompok separatis, selain itu Ia juga menghimbau bangsa Indonesia bersatu menghadapi gerakan separatis dalam negeri.(novel)
