Rapat tertutup antara pejabat dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta forum pimpinan daerah (Forpimda) Jawa Timur di gedung negara Grahadi, Jl Gubernur Suryo untuk membahas kasus kerusuhan di Sampang, berjalan sekitar 2 jam. Dari pertemuan tersebut, ada 4 poin solusi.
Rapat koordinasi tersebut dimulai sekitar pukul 20.15 wib dan berakhir sekitar pukul 22.30 wib. Para menteri yang hadir seperti Mendagri, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menkum HAM Amir Syamsudin, kemudian Kepala BIN Marciano Norman, Kapolri Jenderal Timur Pradopo hingga Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono bersama pejabat lainnya.
Serta dengan Forpimda Jatim seperti Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf, Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko, Pangdam V Brawijaya, Kejaksaan Tinggi Jatim, juga membahas masalah warga Syiah yang tempat tinggalnya terbakar maupun pendidikan anak-anak mereka.
“Yang pertama, Pak Kapolri dan jajaran penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum yang cepat dan segera terhadap pelaku-pelaku kriminal di lokasi tersebut. Ini lebih pada masalah kriminal biasa, yang akan ditangani secara profesional dengan cepat dan seadil-adilnya,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan usai rapat koordinasi di Grahadi, Senin (27/8/2012).
“Kedua, masalah manusia terhadap masyarakat yang sekarang kehilangan tempat tinggal, yang tidak bisa sekolah, itu akan ditangani secara permanen oleh Pemerintah Provinsi Jatim bekerjasama dengan pemda dan seluruh unsur di daerah (Sampang), untuk mengambil langkah-langkah bagaimana anak-anak ini bisa bersekolah. Dan masyarakat kita tetap tetap dipikirkan bagaimana menampungnya dan bisa istirahat, tidurnya ini ditangani oleh pemda bersama-sama di sini,” tuturnya.
“Ketiga, solusi jangka panjang untuk tempat tinggal mereka juga akan dibahas bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jatim,” ujarnya.
Sedangkan, poin keempat pertemuan tersebut bahwa, hasil penelusuran kasus di Sampang ini, bukan masalah antar paham atau aliran antara Sunni dengan Syiah.
“Tapi ini persoalan keluarga yang berkembang sedemikian rupa dan itu akan ditangani secara proporsional. Saya kira ini inti dari pertemuan tadi, dan kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Usai diwawancarai wartawan, rombongan para menteri dan pejabat dari TNI dan Polri meninggalkan gedung negara Grahadi.(fq/detik)
