Eramuslim.com – Banyaknya penolakan terhadap deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden di daerah menuai pro dan kontra.
Penolakan disebut telah menciderai proses demokrasi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merespon pernyataan tersebut. Sebelumnya Jokowi sepakat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang membebaskan rakyatnya untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
“Tapi ingat ada batasannya yaitu aturan-aturan,” kata Jokowi usai membuka pekan orientasi calon anggota legislatif Partai Nasdem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (1/9).
Oleh karena itu, menurutnya, apa yang dilakukan pihak kepolisian adalah bentuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan. Seandainya jika polisi tidak mengambil langkah apapun terhadap deklarasi #2019gantipresiden yang banyak mengalami penolakan maka jika terjadi benturan di masyarakat kepolisian lah yang bakal disalahkan.
“Siapa yang disalahkan, ya polisi lagi,” kata Jokowi.
Calon presiden petahana itu berharap masyarakat maupun para tokoh tertentu tidak mempersoalkan proses penindakan yang dilakukan polisi terhadap aksi-aksi deklarasi #2019gantipresiden.
“Kalau tidak ada pertentangan saya kira bisa saja di mana (tempat deklarasi). Tapi kalau ada pertentangan ya polisi harus turun tangan,” demikian Jokowi. (kl/rmol)
Trus soal kasus persekusi terhadap Neno di Riau, kenapa yang menghadang kok ya orang-orang import pak De? Bukan warga Riau sendiri? Sehingga Lembaga Adat Melayu pun merasa malu dan kecolongan? Mungkin demikian juga modus di tempat-tempat lain, ada orang-orang import…
