Jadi, tujuh bulan lagi kita akan melihat apakah Pak Jokowi pantas atau tidak untuk maju lagi. Ini juga perjudian dia di depan pimpinan Parpol. Jika masih belum jelas, ya.. saya kira Jokowi done!,” pungkas Fahri.
Diketahui, sebelumnya Pemerintah Indonesia mendapat sorotan dari media internasional. Presiden Jokowi selama ini dinilai hanya pandai menampilkan pencitraan.
Asia Times tanggal 23 Januari 2018 menulis berita “Widodo’s Smoke and Mirrors Hide Hard Truths”. Penulisnya John McBeth, seorang jurnalis berusia 73 tahun kelahiran Selandia Baru dan kini bekerja sebagai kolumnis dan jurnalis lepas.
Dalam tulisan tersebut McBeth mengkritik proyek infrastruktur Jokowi sebagai pencitraan. McBeth menguliti sisi negatif pemerintahan Jokowi seperti megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditaksir menghabiskan duit sebesar Rp70 triliun.
Dalam pemberitaan yang dipublkasikan mediaAsia Times berjudul “Widodo’s Smoke and Mirrors Hide Hard Truths” pada 23 Januari 2018, pemerintahan Joko Widodo disebut lihai bermain “meyakinkan orang lain bahwa berbagai urusan telah berjalan sukses, padahal sejatinya tidak”. (smoke and mirrors, Cambridge Dictionary).
Dalam artikel yang ditulis jurnalis senior John McBeth itu, Jokowi disebut banyak melakukan pencitraan seolah ‘banyak bekerja’ melalui capaian megaproyek infrastruktur.
Salah satu yang dikritisi adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditaksir menghabiskan duit sebesar Rp70 triliun.
Proyek yang banyak dimodali enam perusahaan asal Cina itu dipandang sebagai proyek ambisius Jokowi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.
Namun, hingga saat ini proyek tersebut terkendala pembebasan lahan yang seharusnya beres sebelum Jokowi meletakkan batu pertama (groundbreaking) pada 26 Januari 2016, tiga tahun lalu.
Proyek pembangkit listrik di Batang juga disoroti McBeth. Proyek yang disokong investasi senilai US$4 miliar dari Jepang itu juga mengalami kendala yang sama, pembebasan lahan.
Selain itu, perubahan skema pengembangandari offshore menjadi onshore dalam proyek LNG Blok Masela juga menjadi sorotan. Minimnya infrastruktur untuk pengolahan offshore disebut sebagai kendala yang menyebabkan proyek ini tak berjalan mulus.
McBeth juga mengkritisi kebijakan Jokowi terkait impor pangan. Impor beras, daging, dan sejumlah kebutuhan pangan masyarakat di tengah persediaan lokal dinilainya sebagai kegagalan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan.(kl/ts)
