“Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara saya butuh dua nama, ‘siapa pak kira-kira’. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi,” kata mantan Sekjen PDIP itu.
Tjahjo menekankan sekali lagi, tidak mungkin pejabat eselon 1 Kemendagri dilepas semua untuk menjabat gubernur sementara di 17 provinsi dalam Pilkada serentak tahun ini. Oleh sebab itu, Tjahjo memilih minta bantuan TNI dan Polri untuk mengisi kekosongan jabatan selama Pilkada serentak 2018 nanti.
“Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan menteri polhukam, akhirnya ada penugasan Irjen Carlo Tewu. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat mayjen, eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari kejaksaan,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga menjelaskan, Pilkada 2017 menempatkan Aceh diisi oleh TNI dan Polri, karena tingkat kerawanan di sana cukup tinggi. Menurut dia, tanggung jawab Mendagri untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Untuk memetakan kondisi daerah, dia berkomunikasi terus dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menko Polhukam.
“Kalau ada masyarakat yang bertanya wajar. Masyarakat bertanya, saya menjawabnya ini, ya begitu saja. Di Kemendagri memang banyak eselon I tapi masih banyak yang Plt. Plt aturannya belum bisa. Masih Juni (akhir masa jabatan Sumut dan Jabar),” kata Mendagri.(kl/mdk)
