eramuslim.com – Menteri HAM Natalius Pigai sempat menyampaikan harapan agar anggaran kementeriannya mencapai Rp 20 triliun. Pigai punya alasan sendiri mengapa anggaran besar dibutuhkan oleh pihaknya.
Pigai awalnya menjelaskan dirinya sudah punya pengalaman bekerja di bidang HAM. Dia pun mengaku tak punya persiapan khusus menjelang sidang kabinet paripurna perdana bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini.
“Persiapan saya ini kan orang yang kerja di HAM, jadi nggak sesuatu, sebenarnya, hal baru bagi saya, itu normal aja semuanya. Dari pribadi saya pemahaman secara utuh boleh dikatakan sangat sempurna memahami HAM saya ya, artinya dalam konteks klaster HAM saya paham itu,” kata Natalius kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).
Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Pigai mengatakan sudah menggelar rapat dengan jajaran Kementerian HAM setelah dilantik.
“Kalaupun ada sidang kabinet perdana, saya sudah persiapkan juga sudah. Saya begitu masuk kemarin itu langsung melanjutkan dengan rapat. Ini kan kantor baru dan saya punya pengalaman,” tutur dia.
Pigai mengatakan sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi oleh pihaknya.
“Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum,” kata Natalius.
Pigai juga mengatakan pihaknya akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi.
“Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” kata Natalius.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.
“Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho,” katanya.
Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
“Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Terus pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong,” jelas dia.
“Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit,” sambungnya.
Pigai juga akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM di tingkat desa. Menurutnya, ada 79 ribu desa yang akan membuat program sadar HAM dengan personel 20 orang.
“Saya punya program salah satunya adalah sadar HAM, programnya itu langsung kita turunkan program sosialisasi dan kesadaran HAM di 79 ribu desa di seluruh Indonesia, yang kita targetkan adalah bagaimana membangun manusia dijiwai oleh nilai hak asasi manusia, keadilan perdamaian. Target kami diutamakan usia 15 tahun ke bawah,” tutur Natalius.
Atas dasar itu, Pigai berharap Kementerian HAM mendapat anggaran Rp 20 triliun. Dia ingin membumikan hak asasi di Indonesia sehingga bisa dilihat langsung oleh dunia.
“Oleh karena itu saya meminta 20 triliun itu sebenarnya untuk saya membumikan hak asasi manusia di seluruh Indonesia dengan program-program yang sebenarnya kita bisa berdiri tegak lurus di dunia internasional,” kata dia.
(Sumber: Detik)
