Pemerintah Indonesia telah menerima undangan resmi dari pemerintah Amerika Serikat untuk menghadiri Konferensi Internasional untuk perdamaian di Annapolis, Amerika Serikat, pada 27 November mendatang. Hal itu dikatakan Juru Bicara Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal kepada wartawan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 di Singapura, Selasa (20/11).
"Sebelumnya kita telah mendapat ajakan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan hari ini kita terima kabar dari pemerintah Amerika, " ujarnya.
Menurutnya, dengan berjalannya konferensi ini maka bisa diasumsikan bahwa tim negosiasi Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert telah berlangsung baik.
Dalam kunjungan ke Indonesia Oktober lalu, Presiden Mahmud Abbas pernah menjanjikan agar Indonesia bisa turut hadir dalam Konferensi Internasional untuk Perdamaian yang akan membahas isu internal Palestina di Annapolis. Ungkapan itu merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya kedua pemimpin negara bertemu di New York.
Sebelumnya, Presiden Abbas pernah mengungkapkan harapannya, agar dalam Konferensi Internasional untuk perdamaian didapatkan satu kesatuan sikap dari negara-negara Muslim dan negara-negara Arab, dalam rangka mencari solusi terhadap masalah Palestina.
"Mengenai rencana Konferensi Internasional di Amerika Serikat terkait isu internal di Palestina. Kami menyambut baik rencana Amerika Serikat untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional tersebut, dan kami percaya Indonesia akan turut berpartisipasi dalam konferensi tersebut, "ungkap Abbas saat berkunjung ke Gedung DPR/MPRRI, Jakarta, akhir Oktober lalu.
Hanya saja, menimbang amanah Konstitusi Negara UUD 1945, seharusnya pemerintah tidak memenuhi undangan tersebut. Karena nyata-nyata Konferensi di Annapolis AS itu disponsori oleh Amerika Serikatuntuk mempertemukan Zionis-Israel dengan kolaborator Zionis berwajah Palestina, Mahmud Abbas. Abbas jelas-jelas telah menunjukkan bahwa dirinya tidak memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina, namun memperjuangkan eksistensi ‘negara’ Zionis-Israel. Sebab itu banyak rakyat Palestina sendiri memboikot Konferensi Annapolis.
Pemerintah SBY tidak usah datang ke Konferensi ZIonisme ini, karena dengan hadirnya secara resmi delegasi Indonesia, maka pemerintah SBY-JK secara terang-terangan telah mengatakan kepada rakyat Indonesia, "Kami berdiri di sisi Zionis-Israel dan Amerika dalam masalah Palestina." Akankah demikian? Mudah-mudahan tidak. (Novel/tnr/rz)
