Indonesia harus mempunyai bargaining position terhadap Amerika Serikat, kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Robert Gates hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia, dan jangan sampai justru mereka yang memanfaatkan Indonesia.
"Kedatangan Menteri Pertahanan AS ke sini, betul menunjukkan Amerika mempunyai kepentingan dengan Indonesia. Kita jangan mau dimanfaatkan begitu saja, kita harus membangun bargaining position, "kata Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra Usai Raker dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudharsono, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/2).
Oleh karenanya, Ia meminta agar pemerintah Indonesia dapat mendesak pihak AS untuk mencabut embargo senjata di Indonesia.
"Kita harus mendesak embargo AS sepenuhnya dicabut, sehingga kita bisa bernegosiasi dengan AS secara seimbang, agar kita tidak dimanfaatkan terus, "tegasnya.
Menteri Pertahanan AS Robert Gates berkunjungan ke Indonesia. Dalam rangkaian kunjungannya Menhan AS itu akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan RI.
Lebih lanjut Yusron mengatakan, saat ini dunia diwarnai rivalitas antara AS dan China. Karenanya, Indonesia harus tegas dalam bersikap dalam politik diplomasi dengan negara luar.
Sebelumnya, Pengamat Politik Internasional Universitas Indoensia Nurani Chandrawati mengatakan, kedatangan Menhan AS ke Indonesia disinyalir untuk melobi Indonesia agar memperbolehkan AS menggelat kekuatan militernya di Selat Malaka.
Menurutnya, saat ini AS bernafsu untuk terlibat dalam penjagaan keamanan di Selat Malaka sebab, Selat Malaka adalah jalur terpendek dan termurah bagi pengapalan minyak mentah dari Timur-Tengah ke negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan yang notabene adalah sekutu AS. Negeri Paman Sam itu khawatir, lemahnya keamanan di Selat Malaka dimanfaatkan oleh kelompok teroris.
"Selat Malaka adalah jalur perdagangan penting. AS ingin terlibat dalam penjagaan keamanan di Selat Malaka dari piracy terrorism. Karena Amerika khawatir keamanan energi mereka diganggu di Selat Malaka, "jelasnya.
Ia berharap, pemerintah Indonesia dapat menolak keingingan AS itu karena keberadaan militer AS di Selat Malaka akan mengganggu kedaulatan NKRI. Jika AS memang ingin terlibat menjaga keamanan di Selat Malaka, sebaiknya perhatian itu dituangkan hanya sebatas bantuan bukan keberadaan pasukan. (novel)
