.jpg?w=1140&ssl=1)
Kesulitan ekonomi masyarakat semakin bertambah parah akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Indonesia seharusnya sudah mulai menggunakan sistem ekonomi yang berakar dari dalam negeri sendiri, yakni sistem ekonomi syariah yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan.
Hal itu disampaikan oleh Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Achjat Iljas saat berbicara dalam diskusi umum "Muhammadiyah, Ekonomi Rakyat, dan Penanggulangan Dampak Kenaikan Harga BBM", di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/6).
"Seharusnya kita tidak perlu lagi mencari-cari sistem ekonomi lain dari luar negeri, sementara kita secara tidak sadar sudah memiliki sistem itu dan lebih baik daripada sistem dari luar negeri, " ujarnya.
Achjar menegaskan, sistem ekonomi syariah akan otomatis menjadikan rakyat sebagai prioritas, dan pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya.
Dalam kesempatan itu Achjar mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia menghadapi masalah yang sangat serius, karena berbagai indikator ekonomi tidak juga membaik, ketika hampir semua negara menunjukkan perbaikan kondisi makro ekonomi.
"Kalau keadaan fundamental ekonomi kita kuat, seharusnya kenaikan harga BBM rata-rata 28 persen tidak akan terlalu berdampak serius di dalam negeri, " kata Anggota Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah ini.
Sementara itu Wakil Ketua DPD Irman Gusman, mengatakan pemerintah juga seharusnya fokus dalammenerapkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan.
"Kalau nanti efek dari sistem ekonomi berkeadilan dan pemerataan ini adalah kenaikan GDP, ya biarkan saja. Tapi prioritasnya tetap di sistem ekonomi yang berkeadilan dan merata, "pungkasnya. (novel)
