Indonesia Dukung Pertemuan Negara-Negara Arab di Sharm Syaikh

Pemerintah Indonesia menyambut baik hasil pertemuan empat negara Arab di Sharm Syaikh, di mana ketua pertemuan yakni Presiden Mesir Husni Mubarak merasa optimis dengan tanda-tanda proses perbaikan antara kedua kelompok di Palestina, Hamas dan Fatah.

"Saya menghargai pertemuan Sharm Syaikh, khususnya yang disampaikan oleh ketua pertemuaan yaitu Presiden Husni Mubarak dari Mesir, yang menggarisbawahi tentang perlunya dilanjutkan upaya-upaya membangun dialog internal antara kelompok di Palestina, hal yang sama kita anjurkan juga, " ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda kepada pers, di Departemen Luar Negeri, Jakarta, Rabu (27/6).

Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini sudah mengarah pada penolakan terhadap adanya dialog dan rekonsiliasi, hal ini justru akan menyulitkan upaya positif untuk mewujudkan persatuan antara dua kelompok di Palestina yang sejak puluhan tahun belum juga tercapai.

Lebih lanjut Menlu menegaskan, meskipun terlihat ada kehati-hatian dari negara Arab untuk memberikan solusi terhadap Palestina, namun apa yang sudah diprakarsai oleh Mesir memiliki kesamaan dengan apa yang selama ini di suarakan oleh Indonesia.

"Saya kira di dunia Arab ada kehati-hatian untuk tidak terlalu jauh ikut dalam percekcokan keluarga, kan sebetulnya begitu, dan kita juga sangat sadar dengan hal itu, karena tidak mudah untuk menghadapi situasi saudara yang ingin dibantu, berkelahi sendiri, ada kecanggungan di situ, " tandasnya.

Ia menjelaskan, sejak awal Indonesia menginginkan agar wilayah Palestina terpelihara keutuhannya, namun kondisi yang ada saat ini secara de facto wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas, dan Tepi Barat sungai Yordan dikuasai oleh Fatah.

Ketika ditanya tentang pemilu dini yang tidak mengikutsertakan Hamas yang didukung oleh negara Barat, Hassan menegaskan, langkah itu akan mendorong pengkotakan, dan tidak sesuai dengan semangat penyelesaian konflik di Palestina.

Ia menambahkan, sebagai sebuah kekuatan politik, eksistensi Hamas tidak mungkin dianggap tidak ada, karena itu pemilu belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.(novel)