Pemerintah Indonesia belum menerima undangan resmi untuk turun hadir dalam Konferensi Internasional untuk Perdamaian yang akan membahas isu internal Palestina di Annapolis, AS pada 26-28 November mendatang.
"Sampai dengan saat ini kita mengetahui tuan rumah belum mengeluarkan undangan resmi kepada negara-negara yang akan diundang, "ujar Juru Bicara Deplu Kristiarto Soerjo Legowo dalam media briefing, di Kantor Departemen Luar Negeri, Jakarta, Jum’at(16/11).
Menurutnya, Indonesia pernah dijanjikan sebagai pihak yang undang, dalam rangka mencari solusi terhadap penyelesaian masalah Palestina.
"Sebagai pesan yang pernah disampaikan oleh Presiden Mahmud Abbas ke Indonesia, sangat jelas itu sudah dua kali disampaikan oleh oleh Presiden Abbas, baik ketika ketemu Presiden SBY di Newyork, maupun ketika mengadakan kunjungan ke Indonesia, "tandasnya.
Dalam kesempatan dua kali pertemuan antara kedua pemimpin negara, lanjutnya, Presiden Palestina akan mengusulkan kepada penyelenggara agar Indonesia dapat diundang dalam acara itu, namun hingga saat ini undangan tersebut belum disampaikan kepada Indonesia.
Seperti diberitakan sebelum, Ketua MPRRI Hidayat Nurwahid sempat menyatakan pesimis dengan konferensi diprakarsai oleh AS itu akan berhasil mempertemukan Palestina dengan Israel, sebab itu bukan yang pertama kali dilakukan.
"Pertemuan itu juga tidak sesuai agenda yang disepakati waktu pertemuan Makkah, dan juga rekomendasi Liga Arab, maupun semangat yang telah disampaikan oleh OKI, "ujarnya.
Hidayat menyarankan, sebelum berdialog dengan pihak diluar Palestina, akan lebih bijak dan menguntungkan posisi Presiden Abbas agar bisa berdialog dan menyelesaikan internal faksi Hamas dan Fattah, sebab hal ini akan membawa dampak positif ketika hadir dalam pertemuan di AS. Namun pada kenyataannya, Abbas lebih memilih berdekatan dan mesra dengan Zionis-Israel dan AS. Sebab itu rakyat Palestina yang banyak memboikot pertemuan Annapolis tersebut juga mengecam Abbas sebagai Kolaborator Zionis Israel. (novel)
