Indonesia tetap akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama ditanah air, meskipun pemerintah Indonesia telah mendukung keputusan DK PBB yang memberikan sanksi kepada Iran untuk menghentikan program nuklirnya.
Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM J Purwono kepada pers, di Hotel The Sultan, Jakarta, Senin (2/4).
Ia mengatakan, selama nuklir dikembangkan untuk kedamaian dan kemakmuran, hal itu harus didukung.
"Kalau untuk Iran no comment, itu urusan Deplu, tetapi kalau memang nuklir itu untuk damai dan kemakmuran, ya dukung, " ujarnya.
Lebih lanjut Purwono mengatakan, agar Indonesia tidak banyak mendapat tekanan internasional dalam mengembangkan nuklir, maka pengelolaannya diserahkan kepada swasta (independent power producer IPP), dengan demikian pihak swasta akan lebih bertanggung jawab atas pengelolaan nuklir, termasuk apabila terjadi penyalahgunaan.
"Dengan skema IPP tekanan internasional lebih rendah, karena PLTN bukan milik pemerintah lagi, sehingga Indonesia bersama dunia internasional bisa ikut mengawasi, bukan diawasi, " tandasnya.
Ia menyakinkan, harga yang dihasilkan oleh energi nuklir akan kompetitif, karena bersaing dengan batu bara dan sumber energi lainnya. (novel)
