“Jadi karena tagihan yang mangkrak berbulan-bulan, ada ide untuk menyerahkan (sejumlah proyek infrastruktur) ke swasta. Kemarin ada statemen Presiden Joko Widodo, misalnya satu BUMN membangun dengan biaya Rp 10 triliun, maka kalau dijual Rp 30 triliun akan untung,” ucap Enny.
Menurut Enny, dari statemen tersebut muncul logika sederhana, kalau dari nilai proyek yang dibangun bisa dijual hingga Rp 30 triliun, kenapa harus dijual. Selain itu, Enny juga mengingatkan tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mempercayakan pengelolaan bidang strategis pada swasta. selama ini yang terjadi proses pembangunanya yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Jadi se-liberal apa pun sebuah negara, pasti melindungi kepentingan nasional masing-masing. Apalagi aset strategis seperti bandara dan pelabuhan, itu pintu gerbang sebuah negara. Tidak mungkin pengelolaannya diserahkan ke swasta,” pungkas Enny. (Jpnn/Ram)
