Eramuslim – Rencana pemerintah untuk menjalankan program Kartu Prakerja pada 2020 nanti dinilai terlalu cepat dan terlalu prematur untuk direalisasikan pada masa kini.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics anda Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, pelaksanaan Kartu Prakerja sangat terlalu dini jika dilakukan pada 2020. Karena, Kementerian Ketenagakerjaan masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi dan menyamakan data terkini dengan beberapa lembaga lain untuk mnyaring data masyarakat yang berhak menerima kartu prakerja.
“Jadi bangun database saja itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun, karena kan harus melibatkan BPS untuk kartu Prakerja ini. Kemudian melibatkan industri terkait, industri yang memang akan mengalami PHK dan sebagainya, mereka harus melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu harus punya database,” ucap Tauhid Ahmad di Kantor INDEF di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (19/8).
Selain itu, Kartu Prakerja juga tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan harus melibatkan kementerian lainnya, wabil khusus kementerian pendidikan dan perindustrian agar masyarakat penerima program kartu prakerja dapat pembekalan pendidikan khusu dan pelatihan industrial agar dapat menjadi SDM terampil siap kerja kembali.
