Eramuslim – Peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menyebutkan terdapat sejumlah sejumlah proyek strategis nasional yang diwacanakan Presiden Jokowi tidak rasional.
“Yang harus dilakukan sekarang oleh pemerintah adalah melakukan rasionalisasi target. Dari, 245 target yang harus selesai 2019 harus dipangkas agar lebih realistis menjadi 60,” ujar Bhima kepada wartawan Selasa (12/12), seraya menyarakankan pemerintah mengkaji ulang 245 proyek yang direncanakan pemerintahan Jokowi.
Menurut Bhima, saat ini pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah pengangguran di tahun 2017.
“Proyek 35 ribu megawatt perlu dipangkas karena ada kemungkinan terjadi oversupply listrik. Kemudian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak feasible dilakukan (kendala lahan, red), dan proyek pelabuhan Patimban perlu dievaluasi,” sambung Bhima.
Bhima mengusulkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga harus mulai berbagi proyek dengan perusahaan swasta lokal. Proyek kecil harus bisa dibagi kepada perusahaan swasta lokal.
Sebab, tutur Bhima, salah satu penyebab turunnya kualitas pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian negara juga disebabkan karena telah terjadi ketimpangan antara kontraktor besar dan kecil.
