eramuslim.com – Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP makin renggang. Pada perayaan HUT ke-51 PDIP,Jokowi tak hadir.
Pihak Jokowi mengaku tak diundang. Sementara di pihak PDIP, mengaku tak mengundang lantaran Jokowi telah mengagendakan lawatan ke luar negeri bertepatan HUT PDIP. Presiden menghadiri pernikahan Pangeran Abdul Mateen di Brunei Darussalam.
Hal tersebut menimbulkan pelbagai spekulasi. Salah satunya, isu berakhirnya hubungan Jokowi dengan PDIP. Padahal, PDIP yang membesarkan nama mantan Wali Kota Solo itu.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddi (Unhas) Hasrullah, menilai hubungan Jokowi dengan PDIP bukan lagi retak, melainkan sudah pisah. Namun hal tersebut tidak muncul ke permukaan. Megawati masih menggunakan prinsip politik santun.
Hal ini tidak terlepas dari pelbagai pertimbangan. Salah satu yakni terkait dengan untung rugi apabila disampaikan ke publik.
Dalam dunia politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Semuanya tergantung kepentingan, sehingga politik itu dinamis.
Menurutnya, Jokowi ini sedang memerankan Dramaturgi (ingin menampilkan pertunjukan terbaiknya untuk mendapatkan citra baik dalam bersosial). Hal ini dilakukan agar tidak terlihat ada masalah dan semua dalam keadaan baik-baik saja.
“Masyarakat harus dewasa dalam berpolitik, perbedaan pilihan itu hal yang biasa, sikapi santai saja,” kata Hasrullah, Rabu, 10 Januari.
Hasrullah menuturkan, penyataan Puan Maharani memberi sinyal untuk menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa bisa jadi pasangan calon (paslon) nomor urut satu dan tiga bisa saling dukung melawan paslon nomor urut dua.
“Hal ini makin menguat jika terjadi putaran kedua. Hal ini patut diwaspadai, jangan dipandang enteng,” akunya.
Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri juga menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024. Dia meminta aparat menjaga keamanan, bersikap netral, dan tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung.
Pernyataan itu disampaikan saat perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari. Menurutnya, pemilu bukanlah alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.
Megawati menyatakan, dalam pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Maka, semua pihak harus menghadirkan pemilu yang damai. “Setelah pemilu, enggak ribut. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih,” jelas Megawati.
Presiden kelima RI itu mengingatkan, siapa pun pemimpin bangsa ke depan agar menyadari betapa kekuasaan tidak selamanya.
“Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya,” ungkap Megawati.
Dia mengatakan bahwa pemilu merupakan ajang pesta demokrasi dan alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Namun, menurut pencermatan Megawati, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser.
Hal itu disebabkan adanya intimidasi kepada masyarakat. Megawati meminta aparat tidak melakukan intidimasi kepada rakyat.
“Mereka juga rakyat, keluarga mereka juga rakyat. Kalau sudah pensiun, mereka juga akan kembali menjadi rakyat biasa,” ungkapnya.(sumber: fajar)
