Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuntut pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan gas di Indonesia.
"Migas yang ada itu harus sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Bukan seperti sekarang ini. Sekarang lebih banyak dikelola oleh asing, hanya 10 persen yang dikelola pemerintah, " ujar Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, di sela-sela orasi dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, di depan Istana Negara, Selasa(13/5).
Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menilai, kenaikan BBM, kelangkaan sembako, dan juga kesulitan hidup yang dihadapi rakyat Indonesia, sebagai dampak diterapkannya kapitalisme sekuler, baik dibidang ekonomi dan politik.
Karena itu, menurutnya, sudah saatnya sistem kapitalis yang selama ini mencengkram dan menimbulkan kesengsaraan rakyat harus diganti dengan penerapan sistem ekonomi Islam berlandaskan pada syariah yang dikelola secara adil dan mandiri.
Yusanto mengatakan, HTI mempertanyakan penjelasan pemerintah bahwa dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, subsidi makin meningkat. "Ini patut dipertanyakan karena tidak semua minyak yang kita pakai itu impor. Karenanya aneh bila itu kemudian disetarakan dengan harga internasional. Kita itu masih memproduksi 910 ribu barel setiap hari. Mustinya kalau kita mau bicara tentang subsidi, itu adalah minyak yang diimpor, bukan seluruh minyak yang kita pakai, " tandasnya.
.jpg?w=1140&ssl=1)
Begitu pula dengan penjelasan pemerintah bahwa dengan dinaikkannya BBM akan mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia. Menurut Ismail, hal ini bertentangan dengan berbagai simulasi yang diselenggarakan oleh para pakar yang menyatakan bahwa kenaikan BBM justru akan menambah jumlah orang miskin sebesar 26 juta jiwa.
Ismail juga menambahkan, Pemerintah harus memperbaiki hubungan antara pemerintah dan rakyat yang selama ini berlangsung seperti penjual dan pembeli. "Hubungan antara rakyat dan Pemerintah itu harusnya seperti antara pemilik BBM itu sendiri dengan pihak yang mendapat mandat untuk mengelola sehingga rakyat berhak mendapatkan miliknya itu dengan harga yang murah, " tambah Ismail.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh Pemerintah, HTI akan menganggap bahwa pemerintahan SBY-JK adalah pemerintahan yang dzalim dan tidak patut didukung lagi. Aksi ini juga selain diikuti oleh ratusan orang dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia, juga dikuti beberapa rekan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) MPO.
Selain berorasi, mereka juga meneriakkan takbir, dan yel-yel antaranya "SBY-JK, susah bensin ya jalan kaki", "Kapitalisme…hancurkan, syariah… tegakkan." (novel)
