Anggota Komisi XI Rama Pratama mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi dan efektifitas belanja negara di setiap departemen dan lembaga Negara.
Langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah utang luar negeri akibat defisit APBN yang terus membengkak sampai Rp 42,4 triliun.“Efektifitas dan efisiensi belanja di setiap kementerian dan lembaga ini harus ditata,” ujar Rama Pratama di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jum’at (23/6).
Karena itu, lanjut mantan aktivis 98 itu, pemerintah harus melakukan reformasi anggaran di birokrasi. Sebab, APBN selama ini lebih banyak tersedot untuk belanja di departemen. “Tapi ini perlu waktu lama,” ujar dia.
Hal penting untuk mencapai maksud tersebut, menurutnya, pemerintah didesak untuk melakukan inovasi-inovasi. “Pemerintah harus bisa melakukan terobosan dengan manajemen hutang. Perlu dipertimbangkan kembali restrukturisasi hutang. Juga bisa dengan minta pemotongan hutang,” katanya.
Cara lain, lanjut dia, pemerintah perlu mengefektifkan penerimaan pajak, sehingga penerimaan APBN bisa bertambah. Karena itu pula pemerintah harus mendorong adanya reformasi perpajakan terhadap semua barang dan jasa di berbagai sektor.
Diakuinya, APBN 2006 mengalami defesit, selain karena adanya anggaran untuk dana tanggap darurat gempa, juga karena alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. “Juga karena target pertumbuhan,”imbuh dia. (dina)
