Pasangan capres-cawpres belum secara detail bisa diumumkan, dinamika politik berkembang terus. Partai-partai politik aktiv melakukan silaturahmi politik untuk menimbang-nimbang dan mengatur strategi politik pada pemilihan presiden Juli mendatang.
PKS dalam hasil keputusan Majelis Syuro menetapkan langkahnya untuk kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat, bahkan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid santer disebut-sebut menjadi calon kuat untuk mendampingi Capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Berikut petikan wawancara dengan Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid ditemui, di ruang kerjanya, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Survei Hidayat melampaui Akbar Tanjung sebagai Cawapres, bagaimana tanggapan bapak?
Pertama saya tidak menyatakan sebagai cawapres, Majelis Syuro sudah menyerahkan nama kepada SBY melalui amplop tertutup. Tentang survey bukan tuhan yang mengetahui semua dengan pasti membuat gelap mata, bukan juga hantu yang harus ditakuti. Survey mencoba memahami yang ada di masyarakat dengan bertanggung jawab. Dan survey harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, memetakan masalah. Dalam memilih siapa yang akan mendampingi Pak SBY dikenali dengan baik melalui berbagai tolok ukur misalnya elektabilitas dan kapabilitas seseorang jangan terpengaruh survey . Itu adalah hasil survey silahkan Pak SBY dan masyarakat yang menilai.
Apakah sudah ada sinyalemen Pak SBY sudah membuka amplop tersebut?
Kalau masalah ini yang harus menjawab Pak Tifatul (Seembiring) selaku Presiden PKS dan juga tim lima. Untuk selanjutnya bagaimana akan menyikapinya.
Pak Hidayat disebut-sebut paling kuat dari tiga nama yang diajukan PKS kepada SBY, apa sudah ada persiapan untuk ini?
Secara prinsip kita di PKS, apabila sudah menjabat ketua sudah menjadi konsekuensi harus siap menerima amanah yang akan diberikan. Sejak awal PKS sudah mempersiapkan untuk maju menjadi capres apalagi cawapres, hal itu sudah dipersiapkan sejak dulu. Ini tidak terkait sama sekali apakah nanti Pak SBY akan memilih PKS atau tidak, karena sudah menjadi konsekuensi setiap partai politik.
Namun saya tidak mau mendahului keputusan, akan tetapi sekarang ini bola berada ditangan Pak SBY. Beliaulah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai siapa yang akan menjadi cawapresnya. Akan tetapi saya berharap keputusan itu diambil bukan dengan basis disinformasi, fitnah, maupun hal-hal yang bertentangan dengan fakta.
Jadi secara Individu apakah Bapak siap menjadi cawapres SBY?
Sekali lagi apapun itu, saya tidak mau mendahului takdir, keputusan Pak SBY dan keputusan partai. Kalau sudah diamanatkan tentunya akan bekerja sebagaimana konteksnya, misalnya ketika saya menjabat sebagai Ketua MPRRI menjalankan amanat UUD. Sedangkan dalam konteks wakil presiden tentunya harus dapat bekerjasama dengan presiden, karena merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan semata-mata masalah siap tidak siap saja.
Apa sudah ada persiapan dari partai sendiri terkait pelaksanaan kampanye?
Kalau semacam itu, bisa secara otomatis, karena PKS adalah tim bukan kerja individual, bukan orang tertentu, pengelolan bukan secara individual. Bukan saya yang harus kesana kemari, sudah diserahkan secara langsung kepada tim. Begitu ada keputusan tim langsung bergerak, basis-basis kader diberbagai wilayah sudah siap tinggal menunggu keputusannya seperti apa.
Untuk program kedepan PKS seperti apa?
Ada dalam kontrak politik yang sudah diajukan oleh tim lima, yang berisi platform yang akan dibahas setelah disetujui kedua belah pihak. Dan, kemudian dilanjutkan seperti yang sudah dijalankan oleh para menteri , gubernur yang berasal dari PKS. Nah dalam proposal tentang platform common underground values, chemistry itu ada atau tidak.
Sinyal dari tim lima bagaimana sejauh ini?
Menurut Pak Tifatul bagus, perkembangannya positif.
Pak SBY saat ini tengah melakukan Istiqarah politik, bagaimana dengan Bapak?
Saya kalau berada diposisi Pak SBY akan melakukan istiqarah, karena beliau mempunyai banyak alternative. Alternatif pendamping beliau katanya ada 19 nama. Kalau posisi saya sekarang adalah kader PKS. Saya akan melakukan tugas politik dalam konteks ini tidak ada istiqarah, sebab istiqarah itu dalam konteks dua pilihan boleh menerima atau tidak.
Permasalahannya, ketika partai kader melalui majelis syuro memutuskan suatu hal, kadernya harus melaksanakan. Tidak ada ruang istiqarah disana, kecuali perintah partai harus istiqarah dulu, kita akan istiqarah. Kalau perintah partai melaksanakan tugas, kita laksanakan. Tentunya dalam memerintah partai akan memikirkan sesuatu dengan masak-masak. Partai kita insya Allah bukan partai asal-asaln memutuskan sesuatu tanpa memikirkan apa yang dibuat. Termasuk memasukan tiga nama yang diantaranya nama saya, hak saya sebagai kader partai melaksanakan tugas partai.
Bagaimana bangunan PKS seperti untuk membangun bangsa ?
Sekali lagi saya jelaskan kalau dalam berkompetisi konteks pilpres masih mengumbar fitnah itu belum demokratis, masih menggunakan gaya jahiliyah. Itu tidak membantu peningkatan kedewasaan demokrasi rakyat, kita menghormati hak asasi kedaulatan rakyat untuk memilih. Dan kedaulatan calon presiden untuk memilih siapa yang diinginkan, tentu saja pemilihan itu harus berbasis kepada informasi yang akurat. Bukan yang sepotong-sepotong atau fitnah, ataupun distorsi informasi negara tidak akan maju kalau dibangun oleh basis fitnah. Karenanya kami persilahkan siapa pun, silahkan ambil keputusan melalui informasi yang utuh.
PKS sudah dikenal, bukan makhluk asing yang baru datang, PKS sudah hadir lebih dari 10 tahun, bukan organisasi tanpa bentuk. Ada organisasi resmi yang memiliki AD/ART yang dibenarkan hukum di Indonesia dan sesuai dengan UUD 1945. Apa yang ditakuti ekslusif dan anti non muslim tidak benar, contohnya PKS sudah menang di kota besar seperti Jakarta tetap menerapan sesuai aturan dan UUD yang berlaku di Indonesia.(nov)
