Ketua MPR Hidayat Nurwahid khawatir tingginya harga kacang kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, karena kelangkaan dan lonjakan harga kedelai akan membuka peluang masuknya tahu dan tempe dari luar negeri.
Ia menilai, kelangkaan kedelai yang mengakibatkan puluhan ribu industri rumah tangga tahu dan tempe mengalami gulung tikar, merupakan bukti tidak adanya kemandirian pangan nasional.
"Harus ada solusi untuk mewujudkan kemandirian pangan. Kalau tidak, bangsa tempe ini akan kehilangan tempenya karena harus impor, " katanya kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa(15/1).
Dia menyatakan, kelangkaan kedelai semestinya bisa diantisipasi sehingga masyarakat terutama produsen dan konsumen tahu serta tempe tidak resah. Hidayat juga menyatakan heran karena untuk urusan tahu dan tempe saja, muncul persoalan seperti ini, padahal Indonesia semestinya bisa mewujudkan kemandirian pangan.
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPR menyatakan prihatin dengan kelangkaan komoditi kedelai sehingga mempersulit industri kecil tahu dan tempe untuk memperoleh kedelai dan mempersulit masyarakat memperoleh kedua jenis makanan tersebut.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDIP DPR Aryo Bimo dan Hasto Kristanto di Gedung DPR/MPR Jakarta. Kelangkaan kedelai memicu terjadinya unjuk rasa pengelola industri tahu tempe di sejumlah wilayah.
Persediaan dan pasokan yang menipis mengakibatkan kenaikan harga kedelai hingga 300 persen dari sekitar 3500 rupiah perkilogram menjadi 7500 rupiah perkilogramnya.
Fraksi PDIP menilai, kelangkaan kedelai itu membuktikan konsep ketahanan pangan nasional tidak bertumpu pada kedaulatan pangan, tetapi lebih pada ketergantungan terhadap impor. Padahal kedaulatan pangan adalah pilar ekonomi nasional.
Aryo Bimo mengemukakan, kelangkaan kedelai menyebabkan industri tahu dan tempe nasional terancam gulung tikar. Industri berbasis kedelai lainnya juga tidak berdaya menghadapi kenaikan kedelai hingga 300%.
PDIP mendesak pemerintah menegaskan keberpihakan politik kepada petani sebagai langkah penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah perlu mengajukan RUU Perlindungan Petani untuk memberi jaminan terhadap petani mengenai stabilitas harga.
PDIP juga mendesak pemerintah melakukan langkah cepat guna mengatasi kenaikan harga kedelai dengan membuat tata niaga yang meniadakan liberalisasi kedelai, tata niaga yang melibatkan koperasi dan menghapus bea masuk dan PPN kedelai untuk industri kecil.
"Pemerintah perlu menggunakan dana cadangan APBN untuk mendorong peningkatan produksi kedelai dengan memberi insentif kepada petani, dan melakukan operasi pasar untuk mencegah terjadinya penimbunan kedelai yang bermotif berburu rente, "ujar Hasto.
Pemerintah diminta meninggalkan mental impor untuk produk pangan dan merancang program peningkatan produksi pangan hingga tercapainya kedaulatan pangan nasional.(novel)
