Anggota Komisi X DPR RI dari F-PKS, Herlini Amran, mengatakan masalah pendidikan kita seperti benang kusut. Banyak faktor yang harus diurai untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini disampaikannya di sela-sela rapat kerja Komisi X dengan Mendiknas, M. Nuh, di Gedung DPR RI, Rabu (11/11/09) siang.
Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh, baru saja memaparkan program 100 harinya di hadapan anggota Komisi X DPR RI. Ada delapan program 100 hari yang digaungkan Mendiknas, yaitu sebagai berikut.
1.Penyediaan internet secara massal di sekolah
2.Penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah
3.Beasiswa PTN untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu
4.Penyusunan kebijakan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil
5.Penyusunan dan penyempurnaan renstra 2010—2014
6.Pengembangan budaya dan karakter bangsa
7.Pengembangan metodologi pembelajaran
8.Pengembangan entrepreneurship
Herlini menilai program tersebut tidak membumi dan terlalu ‘idealis’. “Kita lihat saja nanti, apakah program yang sangat ‘idealis’ bisa diimplementasikan dalam waktu 100 hari,” ujar Herlini.
Aleg PKS dari dapil Kepulauan Riau ini juga menegaskan bahwa permasalahan pendidikan nasional saat ini yang paling urgen adalah masalah ujian nasional dan sertifikasi guru. “Yang paling mendesak, yang perlu diselesaikan adalah ujian nasional, sertifikasi guru. Kita lihat dampaknya terjadi kecurangan-kecurangan (dalam penyelenggaraan ujian-red),” ungkap Herlini.
Lebih lanjut, Herlini mengusulkan agar ujian di tingkat sekolah menengah mengambil format UASBN seperti yang telah dilaksanakan di tingkat sekolah dasar. “Bagaimana kalau ujian SMP itu seperti ujian SD yang bentuknya UASBN. Jadi soal dibuat provinsi tapi diberikan otonomi sekolah untuk menentukan kelulusan. Jadi, soal-soal itu bisa diujikan dan jangan dari pusat. Kalau ujian nasional itu disamakan, bagaimana nasibnya dengan yang ada di pulau-pulau,” ujarnya seraya menegaskan.
Selain permasalahan ujian, Herlini juga menyoroti posisi sekolah agama, madrasah misalnya, yang masih di bawah naungan Departemen Agama. “Bisa nggak satu atap pendidikan yang dikelola antara Depag dan Diknas. Madrasah itu terkesan dianaktirikan, padahal dana terbesar ada di Diknas,” ungkap Herlini.
Ia juga mengungkapkan, stakeholder mempunyai peran besar dalam mengurai benang kusut permasalahan pendidikan di Indonesia. “Jadi, (permasalahan pendidikan-red) memang kayak benang kusut. Kalau stakeholder, pemerintah, punya niat baik untuk memajukan pendidikan, insya Allah kita bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya geram. (Ind)
