.jpg?w=1140&ssl=1)
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah gamang dalam menghadapi aliran Ahmadiyah terkait dengan rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang terus ditunda-tunda.
“Penyelesaian masalah ini tergantung pada political will pemerintah. Kita memiliki Pancasila sebagai panduan, ada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, ada persatuan. Ukuran-ukurannya di situ, ” katanya menanggapi memanasnya pro kontra seputar rencana penerbitan SKB penghentian Ahmadiyah itu.
Ia juga meminta agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah mempertimbangkan faktor keamanan bagi masyarakat dan bagi anggota jamaah Ahmadiyah. “Keputusan yang dibuat jangan sampai malah menimbulkan kekacauan, ” ujarnya.
Hasyim menegaskan, NU menganggap Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, namun apakah aliran ini boleh berdiri atau tidak adalah urusan negara.
“NU punya kewajiban meluruskan ajaran yang bengkok melalui pendekatan dakwah dan pencerahan agama dan jangan sampai ada orang NU yang masuk ke sana, ” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan, pemerintah masih mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat sehingga tidak akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) soal Ahmadiyah dalam waktu dekat.
"Kami formulasi akhirnya kami sempurnakan, kami tetap mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat. Itulah sebabnya saya sering mengatakan tidak usah kita tergesa-gesa, saya tidak ingin SKB keluar menimbulkan suatu keresahan atau justru mari kita cari yang sempurna buat semuanya, " tegasnya.
Padalah sebelumnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji meyakinkan bahwa Surat Keputusan Bersama itu akan dikeluarkan dalam pekan ini.
"Pokoknya dalam minggu ini diumumkan. Tertunda karena masih ada draf-draf yang perlu diperbaiki, " ujarnya, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.
Molornya waktu penentapan SKB yang semula akan dikeluarkan pada Senin (5/5) lalu, banyak menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat, apakah karena pemerintah takut dengan ancaman kelompok pro Ahmadiyah yang akan mengangkat masalahke dunia Internasional?
Anggota Watimpres Adnan Buyung Nasution berkeyakinan bahwa SKB itu tidak akan terbit dalam waktu dekat, karena ada perbedaan prinsipin antara rencana pemerintah debgan aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia. (novel/nu)
