Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai kedatangan ribuan anggota DPRD dari berbagai daerah ke Jakarta untuk menuntut agar rapelan tunjangan tetap diberikan kepada mereka merupakan tindakan yang memalukan di tengah rakyat yang sedang susah dan menderita, tertimpa berbagai musibah.
”Rame-rame ngeluruk ke Jakarta untuk memperotes revisi PP 37 dan menolak pengembalian rapelan merupakan fenomena sangat buruk bagi amanat perwakilan di negeri ini, dan merupakan tindakan tanpa malu yang memalukan, ” ujar Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (12/2).
Menurutnya, apa yang dilakukan para anggota DPRD itu dapat melukai hati rakyat Indonesia, khususnya mereka yang kini terkena musibah, baik banjir di Jakarta maupun longsor di sejumlah daerah. Di mana rakyat tidak akan melihat masalah tersebut hanya dari sudut hukum, melainkan dari sisi moral.
Ia menambahkan, langkah hal itu bisa berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, sebagai pihak yang memproduk para anggota DPRD tersebut. Hal itu, tambah Hasyim, merupakan langkah demoralisasi anggota DPRD/DPRD secara keseluruhan.
Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono meminta anggota DPRD bersabar menunggu revisi PP 37/2006 tentang rapelan tunjangan selama setahun lebih, yang sebagian mereka sudah menerima hingga ratusan juta rupiah.
Oleh karena itu para angora DPRD mesti memahami dan mengerti untuk memberikan waktu kepada pemerintah dalam revisi PP tersebut, di samping ada beberapa pasal pada PP 37 itu yang multi tafsir.
“DPR juga akan membantu agar revisi itu cepat selesai karena di balik usulan DPRD itu ada tuntutan kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting untuk mereka, ” ujar Agung.
Seperti diketahui, Senin (12/2) ribuan anggota DPRD dari berbagai daerah mendatangi Agung Laksono menuntut agar rapelan yang sudah diterimanya tak dikembalikan lagi sebagaimana yang diintruksikan Presiden SBY. Selama di Jakarta di antara mereka ada yang menginap di Hotel Sahid, Atrium Senen, dan lainnya. (dina)
