Anggota Komisi I DPR meminta kegiatan Presiden melakukan lawatan ke luar negeri ditinjau ulang. Selain menghabiskan milyaran rupiah, hasilnya juga tidak jelas.
"Harus ditinjau ulang efektivitasnya," ujar anggota Komisi I DPR RI Dedy Djamaluddin Malik di Jakarta, Rabu (1/11).
Dedy Djamaluddin Malikmenyatakan hal itu terkait informasi biaya perjalanan Presiden RI bersama rombongan mencapai Rp 31 miliar sekali jalan, dan selang dua tahun terakhir telah berlangsung 28 kali kunjung muhibah mancanegara.
Menurutnya, kunjungan ke luar negeri untuk menarik pihak asing agar investasinya masuk Indonesia dan kerjasama bisnis lainnya boleh-boleh saja.
"Tetapi semua ini akan sia-sia bila kondisi infrastruktur dan kondisi lingkungan seperti adanya kasus Lumpur Lapindo, asap kebakaran hutan dan budaya birokrasi yang tidak kondusif bagi para investor," tegas politisi F-PAN asal Bandung.
Dia mengingatkan, agar Presiden Yudhoyono tidak melakukan kesalahan kedua kali setelah Gus Dur. "Kesalahan kedua kali seperti Gus Dur (KH Abdurrachman Wahid, Presiden ke-4 RI) yang suka ke luar negeri. Lebih baik fokus pada perbaikan di dalam negeri, daripada ke luar negeri yang hasilnya tidak pernah jelas," paparnya. (dina)
